ANGGARAN TPA BURANGKENG BEKASI JADI SANTAPAN GEROMBOLAN PEJABAT MALING TERIAK MALING
Bekasi, Rajawalinews.online
Ali Sopyan wakil ketua umum Iwo.indonesia angkat bicara terkait anggaran belanja sewa alat berat yang di duga keras menggrogoti APBD/APBN Pasalnya Belanja Sewa Alat Berat pada UPTD TPA Burangkeng Dinas Lingkungan Hidup Tidak Mempertimbangkan Ketersediaan Alat Berat Yang Dimiliki
LRA Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2025 menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.345.074.968.974,93 dengan realisasi sebesar
Rp2.140.155.870.758,00 atau 91,26%. Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk sewa excavator pada TPA Burangkeng Dinas LH sebesar Rp24.563.671.000,00.
Pengadaan sewa excavator pada Dinas LH sebagaimana dilaksanakan oleh PPK
dengan e-purchasing melalui katalog elektronik.
Katalog elektronik adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah
ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
Dalam melaksanakan e-Purchasing setiap Pejabat Pengadaan/PPK wajib
mengajukan permintaan sebagai pengguna (user) Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) kepada pengelola Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Persyaratan registrasi pengguna berupa Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan/PPK. User bertanggung jawab melindungi kerahasiaan hak akses dan aktivitas lainnya dalam e-Purchasing. Setiap penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik user ID dan password.
Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan sewa excavator pada Dinas Lingkungan
Hidup menunjukkan permasalahan pada tahapan persiapan pengadaan dan pemilihan
penyedia dengan hasil sebagai berikut.Persiapan Pengadaan
Pada tahap persiapan pengadaan, PPK membuat pemaketan dengan mendaftarkan
terlebih dulu pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Atas paket pengadaan yang tercantum dalam DPA kemudian dibuatkan satu nomor
Rencana Umum Pengadaan (RUP) meskipun dalam satu paket terdiri atas lebih dari
satu jenis pekerjaan, karena sesuai yang tercantum dalam proposal dan DPA
merupakan satu kesatuan.
Selanjutnya, PPK menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang berisi informasi nama paket, perincian pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah unit, dan harga satuan sesuai yang tercantum dalam DPA, jangka waktu pelaksanaan pengadaan, data produk yang dibutuhkan serta produk pembanding.
Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan pada tahapan persiapan pengadaan adalah sebagai berikut.
1) PPK tidak mempertimbangkan ketersediaan alat berat yang ada di lokasi TPA Burangkeng Berdasarkan hasil Kartu Inventaris Barang (KIB) pada DLH diketahui bahwa pada TPA Burangkeng memiliki 12 alat berat dengan status baik sebagaimana berikut.Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III diketahui bahwa:
a) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III ditunjuk melalui SK
Kepala Dinas LH sebagai PPK di UPTD TPA Burangkeng untuk kegiatan
sewa alat berat;
b) PPK mendapatkan arahan dari Kepala Dinas LH untuk melakukan sewa alat
berat dengan dasar alat existing disebarkan kepada UPTD Pengelolaan
Persampahan Wilayah I s.d. VI;
c) Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, PPK membuat telaahan staf tanggal
27 Mei 2024 sebagai usulan pengajuan kepada Bagian Perencanaan Dinas LH
untuk membuat usulan anggaran Tahun 2025 agar dilakukan sewa alat beratuntuk menggantikan pengadaan BBM Bio Solar Industri dan pemeliharaan
alat berat; dan
d) PPK juga mengakui bahwa PPK tidak mempertimbangkan alat existing dalam
kontrak sewa alat berat, sehingga jumlah alat berat yang ada dengan nilai
sebesar Rp24.068.036.000,00 berpotensi menjadi alat berat rusak berat.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 pada:
1) Pasal 6, menyatakan bahwa “pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip sebagai
berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g.
akuntabel”;
2) Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan
Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b) bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasian informasi yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan
Pengadaan Barang/Jasa;
c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada
siapapun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa”.
3) Pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
a) huruf a, menyusun perencanaan pengadaan;
b) huruf c, menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
c) huruf d, menetapkan rancangan kontrak;
d) huruf e, menetapkan HPS;
e) huruf i, menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak; dan
f) huruf j, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan”.
b. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik pada huruf E. Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog, angka 2. Tahapan
E-Purchasing Katalog:
1) huruf a tentang negosiasi harga, menyatakan bahwa “metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.
PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang
dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog
Elektronik”; dan
2) huruf a. 1) d) tentang pengumpulan referensi harga, menyatakan bahwa “PPK/PP
mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk
melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan
memperhatikan bahwa referensi harga disusun dengan sumber data sebagai
berikut:
a) mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog
Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan
memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeridan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha
Kecil serta Koperasi; dan
b) mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik
(apabila ada)”.
Kondisi tersebut mengakibatkan:
a. Peralatan dan Mesin berupa alat berat di TPA Burangkeng dengan nilai total sebesar
Rp24.068.036.000,00 terbengkalai dan berpotensi menjadi rusak berat; dan
b. Belanja sewa alat berat sebesar Rp24.563.671.000,00 (Rp21.235.427.000,00 +
Rp3.328.244.000,00) tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien,
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Kondisi tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dinas LH selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam mengawasi
pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak memanfaatkan
ketersediaan alat berat secara optimal; dan
b. Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III Dinas LH selaku PPK dan
Kepala UPTD TPA Burangkeng Dinas LH tidak memedomani ketentuan dalam
melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Bekasi melalui Kepala Dinas LH menyatakan
sependapat dengan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan
rekomendasi.
Red.














