FPHI Kabupaten Bekasi Desak Usut Tuntas KKN Di Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi- Media Rajawalinews.online
KORDA FPHI Kabupaten Bekasi menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak bekerja secara profesional dan proporsional. hal itu dilihat dari kecenderungan sentiment sikapnya terhadap organisasi FPHI Kabupaten Bekasi yang selama ini selalu bersuara lantang dalam mengkritisi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
“Andi Heryana mengatakan kepada awakmedia, selasa 02/012021, “Seharusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bekerja secara Profesional dan Proporsional. Dan menghilangkan kecenderungan sentiment pada organisasi FPHI
Kabupaten Bekasi yang selama ini bersuara lantang dan sebagai control kerja dan Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi. Harusnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bersyukur dengan keberadaan KORDA FPHI Kabupaten Bekasi sebagai lembaga control dan lembaga penyeimbang kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.” Statment KORDA FPHI Kabupaten Bekasi, Selasa 03 Agustus 2021.
“Andi melanjutakan FPHI pun mengutuk Keras jika ada oknum yang sengaja menskenariokan kegaduhan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, hal itu berdampak pada kerja dan kinerja
GTK NON ASN se- Kabupaten Bekasi.
“Selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menuntut kepada GTKN NON ASN Kabupaten Bekasi untuk bekerja secara professional, bertanggung jawab, berintergritas dan berdedikasi tetapi tidak berbanding lurus dengan kerja dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bekasi selama ini,ujar Andi,
“Pada kenyataannya FPHI mencium adanya aroma praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi atas pengadaan lowongan kerja GTN NON ASN baru, ambung Andi,
“KORDA FPHI Kabupaten Bekasi mengetahui hal tersebut, lalu menurunkan Team Investigasi KORDA FPHI Kabupaten Bekasi ke Kantor KORWIL Cibarusah untuk menelusuri kebenarannya. Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri oleh, Korwil Cibarusah, Ketua PGRI Cibarusah, Koordinator Pengawas Cibarusah dan tim investigasi FPHI KORDA Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan tersebut Korwas menunjukan dan memberikan langsung Kepada Ibu HJ. Hamdah Hamidah Surat Penugasan (SP) tetapi
tanpa Surat Perjanjian Kerja (SPK) di depan KORDA FPHI Kabupaten Bekasi dan team Investigasi KORDA FPHI Kabupaten Bekasi.bebernya.
“FPHI Kabupaten Bekasi meminta kepada pejabat terkait untuk mengusut tuntas praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang dilakukan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi atas pengadaan lowongan kerja GTK NON ASN baru, tegas.ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi.
FPHI Kabupaten Bekasi pun menyatakan sikap Kepada PJ Bupati Bekasi untuk menindak tegas dan memberhentikan oknum yang membuat gaduh di Dinas
Pendidikan Selama ini, Kepada DPRD Kabupaten Bekasi agar memanggil dan meminta pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi atas kegaduhan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Kepada Kejaksaan serta Kepolisian untuk menindak tegas hal yang disinyalir Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, (KKN), tutup nya.
(SS)
