BANDUNG BARAT, RAJAWALI NEWS — Bobroknya penataan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bukan lagi sekadar salah ketik administrasi, melainkan sudah menjelma jadi kejahatan jabatan dan perampokan sistematis atas fasilitas negara! Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menelanjangi borok puluhan miliar rupiah aset daerah KBB yang menguap, BPKB-nya ‘bodong’ tak berwujud, hingga kendaraan dan gadget dinas yang tega ‘ditilep’ mantan pejabat tanpa rasa malu.
Data Aset per 31 Desember 2025 serta Apel Cek Fisik Maret 2025 membongkar fakta busuk:
- 129 Unit Ranmor Rp17,5 Miliar BPKB-nya ‘Gaib’: Puluhan mobil dan motor di 23 OPD tanpa surat kepemilikan. Mengambang tanpa kepastian hukum dan rawan digadaikan oknum!
- 27 Unit Motor Dinas Mendadak ‘Lenyap’ (Rp296,3 Juta): Saat diuji fisik di Kec. Padalarang, Cihampelas, DP2KBP3A, dan DPUTR, belasan motor dinas raib tak berbekas.
- Aset Dikuasai Pihak Luar & Ex-Pejabat Pensiun (Rp183,2 Juta): 5 motor dan 5 unit Handphone/Tablet canggih pengadaan 2023 masih ‘digerogoti’ mantan pejabat yang sudah purnatugas. Sudah tidak menjabat, tapi fasilitas rakyat masih dikangkangi!
- 956 Kendaraan Dinas ‘Bongkrek’ & Menunggak Pajak: Hampir seribu unit armada dinas sengaja dibiarkan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025, memicu denda raksasa yang dicekikkan ke APBD.
”Ini Bukan Lupa Administrasi, Ini Perampokan Bermodus Pembiaran!” — Ali Sofyan
Merangsek atas borok yang kian membabi buta ini, Ali Sofyan melontarkan gertakan paling keras. Pihaknya menegaskan bahwa kasus ini harus segera diseret ke meja hijau aparat penegak hukum (APH).
“Jangan jadikan alasan limpahan Kabupaten Induk sebagai ‘bantal empuk’ untuk ngeles! Ini bukan sekadar kelalaian, tapi ada indikasi kuat perampokan aset bernilai puluhan miliar secara halus dan berantai! BPKB tak ada, motor hilang saat dipanggil apel, lalu mantan pejabat seenaknya mengangkangi HP dan kendaraan dinas—apakah aparat pengawas di KBB ini buta, tuli, atau ikut menikmati bancakan ini?!” semprot Ali Sofyan dengan nada penuh amarah.
Ali Sofyan menegaskan, ketidakmampuan Sekda selaku Pengelola BMD, Kepala BKAD, hingga jajaran Kabid Pengelolaan Aset adalah bukti nyata kehancuran moral birokrasi di Bandung Barat.
“Aplikasi kepegawaian Simpeg sengaja dibuat ‘buta’ data aset agar pinjam pakai kendaraan dan gadget oleh oknum pejabat bisa bebas digelapkan tanpa terdeteksi! Kami desak Kejaksaan Tinggi dan KPK turun tangan mengecek fisik dan menyita kembali seluruh aset rakyat yang dicuri oknum-oknum bermental bandit ini!” pungkas Ali Sofyan membakar semangat pengawalan kasus.
Atas skandal ini, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 jelas-jelas ditabrak secara telanjang. Publik KBB kini menagih tindakan tegas Pj Bupati dan APH untuk tidak hanya memberikan rekomendasi formalitas, tetapi memenjarakan para dalang penggelapan aset negara! (Tim Redaksi)
