Kuningan, rajawalinews.online – Seratus hari sejak dilantiknya Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani pada 20 Februari 2025, berbagai sorotan serius bermunculan dari kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari LSM Frontal, yang menilai kinerja pasangan pemimpin baru tersebut jauh dari harapan publik.
Dalam catatan evaluatif yang dirilis pada Sabtu (1/6), Ketua LSM Frontal Uha Juhana menyebut bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Kuningan semakin memprihatinkan. Menurutnya, banyak warga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Selain itu, lemahnya daya beli menyebabkan pasar sepi pembeli, sementara para pedagang mengeluhkan turunnya penjualan secara drastis.
“Jargon Kuningan Melesat tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Sektor ekonomi lesu, pengangguran terbuka meningkat, dan ketimpangan sosial makin lebar,” tegas Uha.
LSM Frontal juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang disebut rusak di hampir seluruh pelosok kabupaten. Tak hanya itu, Uha menyebut kinerja aparatur pemerintahan, khususnya di tingkat SKPD, dinilai minim inisiatif dan sekadar menggugurkan kewajiban.
Masalah keuangan daerah turut menjadi sorotan. Hingga triwulan pertama 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan disebut baru mencapai 18 persen dari target. Selain itu, APBD 2025 masih mengalami defisit dan gagal bayar, yang berdampak pada mandeknya kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat.
“Pemerintah berjalan mempertahankan status quo dan seperti autopilot. Tidak ada pergerakan berarti,” kata Uha dalam pernyataannya.
Kepemimpinan Bupati Dian dan Wabup Tuti juga dinilai tidak membumi dan cenderung elitis. LSM Frontal menyebut masyarakat kesulitan bertemu dan berkomunikasi langsung dengan pemimpinnya, bahkan para tokoh masyarakat pun merasa terasing.
“Jika tidak ada perubahan mendasar, masa depan Kuningan akan semakin suram. Sudah saatnya pemimpin daerah bangkit dan segera menyelesaikan pekerjaan rumah besar yang ada,” pungkasnya. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
