4 Lawang , Rajawali News Online
Akibat. Lemahnya Pemberantasan korupsi di kabupaten 4 Lawang . Sehingga pejabat atau penjahat sangat mudah membobol dana APBD/ APBN dengan berbagai macam cara .Pasalnya. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik pada Sembilan SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp73.073.641,000
BPK merekomendasikan Bupati Empat Lawang agar memerintahkan Kepala Dinas PPKB, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, DLH, DinasPertanian, Badan Kesbangpol, serta
Camat Talang Padang, Ulu Musi, dan Pasemah Air Keruh untuk:
a. Menginstruksikan PPK SKPD masing- masing untuk lebih cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban Belanja Tagihan Listrik;
b. Menginstruksikan PPTK DLH, Koordinator Penyuluh KB Dinas PPKB, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, DLH, Dinas Pertanian, Badan Kesbangpol, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Ulu Musi, dan Kecamatan Pasemah Air Keruh untuk
mempertanggungjawabkan kegiatan Belanja Tagihan Listrik sesuai kondisi senyatanya.
Bupati memerintahkan Kepala Dinas PPKB, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, DLH,
Dinas Pertanian, Badan Kesbangpol, serta Camat Talang Padang, Ulu Musi, dan Pasemah Air Keruh untuk:
a. Menginstruksikan PPK SKPD masing-masing untuk lebih cermat dalam memverifikasi
kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban Belanja Tagihan Listrik;
b. Menginstruksikan PPTK DLH, Koordinator Penyuluh KB Dinas PPKB, dan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, DLH, Dinas Pertanian, Badan
Kesbangpol, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Ulu Musi, dan Kecamatan Pasemah Air Keruh untuk
a.1. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Camat Talang Padang, Ulu Musi, dan Pasemah Air Keruh
sesuai isi rekomendasi.
a.2. Surat Instruksi Kepala SKPD terkait kepada PPK SKPD masing- masing sesuai isi rekomendasi.
a.3. Bukti verifikasi oleh PPK SKPD terkait atas permintaan pembayaran dilampiri
bukti pertanggungjawaban belanja tagihan listrik.
Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp654.685.700,00 UKM untuk lebih cermat dalam menyusun RKA SKPD, khususnya atas kegiatan yang menggunakan DID;
b. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan pada PPTK terkait yang tidak menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan;
c. Kepala Dinas Pertanian untuk menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran agar memedomani
ketentuan dalam pengelolaan kas.
UKM untuk lebih cermat dalam menyusun RKA . SKPD, khususnya atas kegiatan yang menggunakan DID.
b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan pada PPTK terkait yang tidak
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan.
c. Kepala Dinas Pertanian untuk menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran agar memedomani ketentuan
dalam pengelolaan kas.Kepala Dinas Koperasi dan UKM sesuai isi rekomendasi.
b.1 Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag sesuai isi rekomendasi.
b.2 Laporan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag perihal pengenaan sanksi
kepada PPTK masing- masing.
c. Surat instruksi Kepala Dinas Pertanian kepada Bendahara Pengeluaran sesuai isi rekomendasi.
10 Penganggaran dan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Tidak Sesuai Peruntukan
Sebesar Rp126.265.800,00 BPK merekomendasikan Bupati Empat Lawang agar:
a. Memerintahkan Ketua TAPD untuk lebih cermat
Red
