BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian interen dan Laporan Keuangan Pemkab Indramayu

Indramayu, Media Rajawali News

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian interen maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Indramayu tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai
   dengan Sebenarnya Sebesar Rp126.950.000,00. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan
   pembayaran Belanja BBM sebesar Rp126.950.000,00;
2. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga
   SKPD Sebesar Rp1.014.944.597,56. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran
   atas 13 paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan sebesar
   Rp1.014.944.597,56;
3. Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Tidak Digunakan Untuk
   Pengadaan Sarana dan Prasarana TKN, SDN dan SMPN Sebesar Rp5.549.732.760,00.
   Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas pungutan uang DAK fisik
   Tahun 2020 dari Kepala Satuan Pendidikan penerima bantuan sebesar
   Rp5.549.732.760,00;
   Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas
   Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1.253.070.024,35. Hal tersebut
   mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 19 paket pekerjaan peningkatan jalan, irigasi
   dan jaringan sebesar Rp1.253.070.024,35;
4. Kemahalan Harga Pengadaan Sembako Beras atas Kegiatan Jaring Pengaman Sosial
   Covid-19 pada Dinas Ketahanan Pangan Sebesar Rp3.443.114.800,00. Hal tersebut
   mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp3.443.114.800,00.
   Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati
   Indramayu antara lain agar menginstruksikan:
5. Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar
   Rp126.950.000,00 dan mengembalikan ke Kas Daerah;
6. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM,
   Perdagangan dan Perindustrian memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan
   volume pekerjaan sebesar Rp1.014.944.597,56 dan mengembalikan ke Kas Daerah;
7. Kepala Dinas Pendidikan memproses indikasi kerugian daerah atas pungutan uang DAK
   fisik Tahun 2020 dari Kepala Satuan Pendidikan penerima bantuan sebesar
   Rp5.549.732.760,00 dan mengembalikan ke Kas Daerah;
8. Kepala Dinas PUPR memproses kelebihan pembayaran pada 19 paket pekerjaan
   peningkatan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.253.070.024,35 dan mengembalikan
   ke Kas Daerah;
9. Inspektur Kabupaten Indramayu mengaudit kewajaran harga pengadaan beras pada paket
   sembako kegiatan jaring pengaman sosial Covid-19, dan melaporkan hasilnya kepada
   Bupati.
   Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan

****( Ali sopyan )