Bandung Barat- Rajawalinews.online
Pembangunan pasar padalarang, adanya dikotomi atau adanya monopoli,saat ini pasar padalarang akan dilelang dan pengusahanya terkesan masih ini-ini juga, diduga kuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bandung Barat, yang di kutip salah satu media online.
Hal ini, bagaimana caranya pemerintah dapat mengakomodir permasalahan yang ada di dalam Pasar Tagog Padalarang,
Sebab sampai saat ini, Pasar Tagog Padalarang selalu menjadi sumber Polemik.
Selain itu, ada dugaan penyalahgunaan wewenang
Dalam penunjukan nya di sinyalir ada oknum Pejabat, tentang penerbitan IMB pasar Tagog.
Dalam Proyek pasar Tagog Padalarang Kabupaten Bandung Barat mengacu ke Surat Perintah Kerja ( SPK ) pembangunan proyek pasar Tagog Padalarang
“Seharusnya,Terbitnya SPK Itu dari legalitas, Surat tanah, seperti di kutip dari salah satu Media Online.
Indra Irawan Divisi WRC Korwil Jabar
Menurut Indra Divisi WRC Korwil Jabar mengatakan, “Dengan ada nya prosedur yang salah terbitnya prodak sertifikat.
Hal tersebut, surat obyek pasar Tagog Padalarang keluar tanpa adanya Surat Keterangan Desa (SKD)
Namun, desa yang berkaitan dan proses SHM. Obyek pasar Tagog Padalarang , Begitu cepat Prodak Sertifikat tersebut terbit.Dan tanah pasar Tagog itu adalah tanah carik hal ini, kok bisa muncul ungkap indra
Hal ini,diduga cacat hukum dan banyak dugaan tindak pidana korupsi tegas Indra.
Diduga ini sudah melanggar aturan dan sudah membikin berita bohong dan data palsu .Ditambah lagi ko kenapa pemerintah berani melelang kan Tanah milik aset desa ungkap indra
Diminta pihak Polda dan Kajati segera memproses ada dugaan proyek pasar Tagog Padalarang Merugikan Negara, aneh tapi nyata IMB terbit mengacu pada SPK, pungkas Indra.
Akhirnya Berita ini di publikasikan sesuai fakta dan apa adanya . Bersambung ke edisi selanjutnya
( SS/red)
