Kuningan, rajawalinews.online – Puluhan warga Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor desa Pagundan, Rabu (12/2/2024). Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 16.00 WIB ini menuntut transparansi pengelolaan anggaran dan kejelasan dalam pelaksanaan berbagai program desa.
Asep, koordinator aksi, menyatakan bahwa masyarakat masih belum percaya terhadap pemerintahan desa saat ini. “Kami sudah menyampaikan aspirasi, tetapi belum ada kejelasan yang memuaskan. Oleh karena itu, kami akan kembali turun ke jalan untuk audiensi ulang,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, warga mengajukan empat tuntutan utama:
- Keterbukaan Informasi Publik – Pemerintah Desa Pagundan dinilai tertutup dalam memberikan informasi terkait penggunaan anggaran dan kebijakan desa. Masyarakat menilai bahwa tanpa transparansi, kepercayaan terhadap pemerintah desa sulit untuk dibangun.
- Ketidaksesuaian Pelaksanaan Proyek Fisik – Warga mengeluhkan perubahan yang selalu terjadi dalam pelaksanaan proyek desa, baik dari segi pekerjaan maupun anggaran yang terus berubah-ubah tanpa penjelasan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan proyek pembangunan.
- Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) – Warga mempertanyakan daftar penerima manfaat BLT DD, termasuk kasus seorang warga bernama Ainun, yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkan haknya. Mereka menuntut agar data penerima BLT DD diumumkan secara terbuka agar tidak ada lagi praktik pilih kasih dalam penyaluran bantuan sosial.
- Minimnya Anggaran untuk Kepemudaan – Masyarakat menilai tidak ada alokasi yang jelas untuk kegiatan kepemudaan, padahal anggaran desa seharusnya mencakup program pemberdayaan pemuda. Kurangnya perhatian terhadap pemuda dinilai dapat berdampak pada stagnasi perkembangan generasi muda di desa.
Selain itu, warga juga mempertanyakan perkembangan limpahan berkas yang telah mereka laporkan dalam aksi demo pertama ke Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Pemkab Kuningan. Hingga kini, masyarakat belum mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Mereka menegaskan bahwa laporan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
Aksi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kuningan, Kecamatan Lebakwangi, pihak Kodim, serta Kepolisian.
Dalam audiensi tersebut, meskipun Kepala Desa dan Sekretaris Desa memberikan tanggapan atas tuntutan warga, jawaban yang disampaikan dinilai belum memuaskan. Sikap pemerintah desa yang dianggap kurang responsif semakin memperkuat kekecewaan warga.
“Kami hanya ingin transparansi. Jika pemerintah desa tidak bisa memberikan jawaban yang benar benar membuat kami percaya, maka kami akan terus mengawal persoalan ini,” ujar Asep.
Aksi ini menjadi kali kedua warga Desa Pagundan turun ke jalan untuk menuntut keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah desa. Warga menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika tuntutan mereka terus diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan kembali terjadi.(GUNTUR – Kaperwil Jabar)
