Rajawali News Kayuara, Ogan Ilir – 2 Juli 2025
Kepada Yth.
Bapak Pimpinan Redaksi Rajawali News
di Tempat
Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa telah berlangsung aksi demonstrasi oleh masyarakat dan pemangku adat Desa Kayuara pada tanggal 1 Juni 2025 di lokasi perusahaan PT BSP. Namun, dalam pelaksanaan aksi tersebut, kami menemukan sejumlah kejanggalan dan dugaan pelanggaran yang perlu mendapat perhatian publik dan media.
Berikut kami uraikan kronologi dan poin-poin penting yang menjadi perhatian kami:
1. Upaya Penggiringan Mediasi ke Polres
Sebelum aksi berlangsung, kami menerima surat dari Kapolres Ogan Ilir yang berisi ajakan mediasi. Namun, kami menolak dan menyampaikan bantahan tertulis karena mediasi dinilai tidak tepat jika dilakukan di kantor Polres tanpa melibatkan masyarakat langsung. Meski begitu, aksi tetap kami laksanakan secara damai di lokasi pada 1 Juni 2025.
2. Insiden Pembakaran Portal Aksi
Pada malam hari setelah aksi, telah terjadi pembakaran portal pendemo yang terpasang di sekitar BOK Tol Desa Kayuara. Menurut keterangan warga, kejadian ini dilakukan oleh sekelompok orang bermotor yang belum teridentifikasi.
Kami menduga kuat bahwa tindakan ini ada kaitannya dengan pihak PT BSP. Kami telah melaporkan insiden tersebut kepada pihak Polsek dan Polres Ogan Ilir.
3. Dugaan Keterlibatan Oknum Pemerintah Desa
Kami menyoroti dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Kayuara dan BPD, yang diduga mencoba menutup-nutupi proses pembebasan lahan warga secara tidak transparan.
Awalnya mereka berdalih membuka program plasma, namun pada kenyataannya, para pemilik tanah malah diarahkan untuk menjual tanah mereka dengan dasar SKHT dari camat, yang kini menuai penolakan dari sejumlah warga.
4. Penyalahgunaan Wewenang di Pemerintahan Desa
Ditemukan pula dugaan pelanggaran administrasi, di mana Kepala Desa menunjuk keponakannya sendiri sebagai Sekdes, dan keponakan lainnya kini menjadi anggota BPD, padahal sebelumnya telah menjabat posisi lain.
Hingga saat ini belum ada kejelasan atau tindakan korektif dari pihak terkait.
5. Aktivitas Perusahaan Meresahkan Warga
Kami juga menemukan bahwa pihak PT BSP dan oknum BPD diduga melakukan aktivitas perentasan tanah warga yang tidak jelas tujuannya. Patok merah bertanda “BSP” tampak di berbagai kebun warga.
Aktivitas ini memicu kegaduhan, sebab diduga sebagai upaya membuat batas HGU untuk keperluan perluasan lahan dan penawaran pembelian plasma, yang sejatinya belum disetujui warga.
6. Permintaan Aksi Mediasi Ulang di Desa Kayuara
Kami menolak segala bentuk mediasi sepihak di luar desa. Jika ada proses mediasi lanjutan, kami mendesak agar dilakukan di Desa Kayuara, melibatkan warga dan tokoh-tokoh adat secara langsung agar transparan dan terbuka.
Kami sangat berharap adanya dukungan dan bimbingan dari Redaksi Rajawali News dalam menyuarakan keadilan dan menyampaikan fakta-fakta di lapangan secara objektif.
Demikian press release ini kami sampaikan sebagai bentuk aspirasi dan permintaan perhatian terhadap kondisi yang terjadi di Desa Kayuara. Semoga hal ini dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan tata kelola dan penegakan hukum di masa mendatang.
Hormat kami,
Peserta Aksi Demo Desa Kayuara
