Palembang Rajawali News— Ali Sopyan pimpinan umum media rajawali news grup. Menyikapi dana bosp yang dimaling gerombolan pejabat atau penjahat pasalnya Hasil pemeriksaan BKU, bukti pertanggungjawaban dana BOS, dan konfirmasi
kepada penyedia barang/jasa menunjukkan terdapat realisasi Belanja BOS tidak
sesuai kondisi sebenarnya pada dua satuan pendidikan sebesar
Rp59.771.554,00, dengan rincian sebagai berikut.
Berdasarkan konfirmasi kepada Penyedia, Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
SDN 134 dan SMPN 25 diketahui bahwa:
1) Atas bukti langganan majalah yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, kepala
sekolah menyatakan dana tersebut digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa di pertanggungjawabkan dengan
menggunakan Dana BOS;
2) Bukti tagihan listrik tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya sesuai hasil
konfirmasi dengan PT PLN UP3 Palembang. Kepala Sekolah mengakui
bahwa telah dilakukan rekayasa atas bukti pembayaran listrik Januari s.d.
Desember 2025 sehingga terjadi selisih sesuai hasil konfirmasi PLN;
3) Untuk cetak ijazah dan fotokopi warna, belanja tidak dilakukan melalui
penyedia yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban tetapi hanya
meminjam nama perusahaan penyedia. Atas jasa pinjam nama perusahaan
tersebut, penyedia menerima fee sebesar 5% dari nilai belanja setelah
dikurangi nilai pajak.
Nilai kelebihan pembayaran atas Belanja BOS telah dibahas bersama
dengan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS.
Hasil pembahasan tersebut
telah dituangkan dalam Berita Acara yang menyatakan bahwa semua pihak
telah mengakui dan sepakat atas hasil perhitungan dan bersedia
menyetorkan nilai kelebihan pembayaran.
Saat penyusunan LHP telah disetor seluruhnya atas kelebihan pembayaran
ke Kas Daerah sebesar Rp59.771.554,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab IV huruf L
Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja angka 1.a yang menyatakan bahwa
setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Satuan Pendidikan pada Bagian Ketiga Komponen Penggunaan Dana BOSP,
pada:
1) Pasal 38, pada:
a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa komponen penggunaan Dana BOS
Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a
meliputi:
(1) penerimaan Peserta Didik baru;
(2) pengembangan perpustakaan;
(3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
(4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
(5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
(7) pembiayaan langganan daya dan jasa;
(8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
(9) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
(10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
(11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan
lulusan; dan/atau
(12) pembayaran honor.
b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pengembangan perpustakaan
sebagaimana pada ayat (1) huruf b merupakan komponen wajib dalam
penggunaan Dana BOS Reguler dengan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang
diterima oleh Satuan Pendidikan untuk penyediaan buku; dan
c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal satuan pendidikan
menggunakan komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf l, maka penggunaannya paling banyak poin a. 20%
(dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS
Reguler yang diterima untuk Satuan Pendidikan negeri;
2) Pasal 39, pada:
a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa guru yang dapat diberikan honor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
(1) berstatus bukan aparatur sipil negara;
(2) tercatat pada Dapodik;
(3) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga
(4) kependidikan; dan
(5) belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan yang dapat
diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
(1) berstatus bukan aparatur sipil negara;
(2) ditugaskan oleh kepala sekolah/penyelenggara;
(3) Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat; dan
(4) penugasan atau surat keputusan.
3) Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2025, Huruf A. Rincian Komponen Penggunaan
Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan
Reguler, Angka 2 Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler,
pada:Huruf b. 1) b) yang menyatakan bahwa buku yang dibeli merupakan
buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana
tersedia pada https://buku.kemdikbud.go.id;
b) Huruf g yang menyatakan bahwa pembiayaan langganan daya dan
jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau
layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta
Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
Permasalahan di atas mengakibatkan penyediaan buku yang tidak sesuai
ketentuan dalam Juknis BOSP dan pembayaran honorarium yang melebihi batas
maksimal 20% dari penerimaan Dana BOS Reguler sebesar Rp1.250.236.677,80
(Rp90.150.177,80 + Rp1.160.086.500,00) membebani keuangan daerah.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dinas Pendidikan belum optimal dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian pengelolaan Dana BOSP;
b. Kepala SD dan SMP tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS
sesuai ketentuan;
c. Bendahara BOS pada satuan pendidikan kurang cermat dalam melakukan
verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan tidak memastikan bahwa
pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan serta kondisi pelaksanaan
kegiatan yang sebenarnya.
Atas permasalahan tersebut, Wali Kota menyatakan sependapat dengan
temuan
(red)


