Bengkulu — 8 Desember 2025.
Skandal dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan Mie Gacoan Bengkulu kini berubah menjadi bom waktu yang meledakkan wajah tiga institusi sekaligus: korporasi yang arogan, media lokal yang gagal verifikasi, dan pemerintah daerah yang mati rasa.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah media lokal menayangkan “klarifikasi resmi” terkait pengerjaan sumur bor, padahal faktanya nihil.
Ahmad Rifai, perwakilan warga Jalan Sudirman, tidak lagi menahan kekesalannya.
> “Belum ada pengerjaan sumur bor itu! Berita-berita itu bohong, tidak sesuai kondisi lapangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi media yang dinilai berubah menjadi amplop berjalan, menayangkan klaim tanpa bukti, tanpa cek lapangan, dan tanpa dokumen legalitas.
Manajemen Mie Gacoan Tersandung Ucapan Sendiri
Situasi menjadi lebih memalukan ketika Kepala Cabang Mie Gacoan Bengkulu, Zainal, mengakui bahwa “klarifikasi resmi” yang diberitakan media ternyata hanya ngobrol santai di warung.
> “Yang kemarin itu cuma diskusi. Bukan pernyataan resmi,” kilah Zainal.
Dengan pengakuan itu, publik kini mempertanyakan:
Apakah manajemen Mie Gacoan sedang mempermainkan logika publik?
Atau media yang terlalu lapar hingga menjual berita tanpa verifikasi?
Legalitas Nol, Arogansi Seratus
Warga menegaskan bahwa akar masalah bukan sekadar klarifikasi palsu, tetapi nyali manajemen yang hendak bekerja tanpa izin.
> “Legalitasnya apa? Belum ada izin, tapi sudah mau mengerjakan. Ini arogan,” kecam Ahmad Rifai.
Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan hukum terang-terangan.
Pemda Bengkulu Dianggap “BUTA, TULI, BISU, DAN MANDUL”
Yang membuat warga semakin marah adalah ketiadaan suara dari pemerintah daerah.
Tidak ada tindakan.
Tidak ada investigasi.
Tidak ada peringatan.
Sumber internal menilai Pemda Bengkulu kini berada dalam posisi gagal total:
1. BUT(A) terhadap dugaan pencemaran dan fakta sumur bor tanpa izin.
2. TUL(I) terhadap jeritan warga.
3. BIS(U) tanpa satu pun pernyataan tegas.
4. MANDUL dalam menegakkan aturan yang mereka buat sendiri.
> “DLH diam, Satpol PP diam, semuanya diam. Pemda seolah melindungi bisnis nakal,” ujar sumber tersebut
Tokoh publik Bengkulu, Rambo Ali Sofyan, tak tinggal diam. Dengan nada geram, ia mengecam keras kealpaan tiga institusi sekaligus.
> “Ini bukan sekadar kelalaian — ini pengkhianatan terhadap rakyat. Mie Gacoan jangan main mata dengan media, dan Pemda jangan pura-pura mati!”
Rambo menegaskan bahwa tidak boleh ada perusahaan yang bertindak seenaknya di atas aturan negara.
> “Kalau ada dugaan pencemaran, kalau izin belum lengkap, maka hentikan! Titik. Tidak ada diskusi. Negara itu punya hukum, bukan dagelan!”
Ia bahkan memperingatkan pemerintah daerah agar tidak diam terlalu lama.
> “Kalau Pemda tidak bisa bertindak, itu artinya mereka bagian dari masalah. Rakyat tidak butuh pejabat penonton — rakyat butuh pejabat yang bekerja!”
Rambo memastikan bahwa Relawan Rakyat Bela Prabowo akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, bahkan jika harus membawa persoalan ini ke level nasional.
Arah Krisis: Warga Melawan
Selagi manajemen menunggu petunjuk kantor pusat, warga menanggung dampak dugaan pencemaran dan bau tak sedap dari sistem pembuangan Mie Gacoan.
Dengan situasi institusional yang karut-marut, warga kini mempertimbangkan langkah lebih keras:
aksi protes, laporan resmi, hingga tuntutan hukum.
Skandal ini bukan lagi sekadar polemik restoran —
ini potret runtuhnya moralitas publik di Bengkulu.
(red)
