RAJAWALI.NEWS | OKI – Sebuah temuan mengejutkan kembali mencoreng wajah integritas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2024, terungkap bahwa puluhan pejabat dan pegawai di enam SKPD, termasuk Sekretariat DPRD, telah secara sistematis memanipulasi dokumen perjalanan dinas untuk mengkantongi uang negara senilai lebih dari Rp13 miliar.
Penyimpangan ini bukan sekadar kelalaian bendahara atau “kurang teliti”. Di balik tumpukan kwitansi dan tiket pesawat, tersimpan fakta pahit bahwa uang rakyat digunakan untuk membiayai perjalanan fiktif, perjalanan ganda dalam satu waktu, hingga penyelewengan honorarium panitia acara kegelapan. Sementara masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, para birokrat dan anggota dewan justru asyik “menggerogoti” anggaran melalui celah administrasi yang sengaja dibiarkan longgar.
Fakta Lapangan: Tiket Palsu, Perjalanan Hantu, Uang Raib
Dokumen yang kami bedah menunjukkan pola pelanggaran yang sangat mencurigakan dan merugikan negara:
Sekretariat DPRD Jadi Tersangka Utama: Dari total penyimpangan, Sekretariat DPRD mendominasi dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.586.210.845,00 yang belum disetor kembali ke Kas Daerah hingga Mei 2026. Temuan ini mencakup pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, pencatatan ganda dalam Buku Kas Umum, dan sisa tunggakan kecil lainnya. Pertanyaannya: Ke mana larinya uang sebesar itu? Apakah ini dana siluman untuk kepentingan pribadi oknum tertentu?
Perjalanan Dinas “Hantu” di 33 Puskesmas: Ditemukan adanya perjalanan dinas rangkap senilai Rp806,6 juta, di mana pelaksana perjalanan mempertanggungjawabkan lebih dari satu kegiatan dalam tanggal dan periode yang sama. Secara logika, seseorang tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Ini adalah bukti kuat adanya rekayasa dokumen untuk mencairkan uang saku perjalanan tanpa benar-benar melaksanakan tugas.
Penyelewengan Honor MTQ & Tiket Fiktif: Di Bagian Kesra Setda, uang yang seharusnya menjadi honorarium panitia Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) justru dicatat sebagai belanja perjalanan dinas, resulting in kelebihan pembayaran Rp41 juta. Selain itu, di SKPD lain seperti DP3A dan Satpol PP, ditemukan pembayaran tanpa bukti pengeluaran riil (at cost) seperti tiket pesawat dan boarding pass. Artinya, negara membayar transportasi yang mungkin tidak pernah terjadi.
Kondisi ini jelas melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup OKI Nomor 35 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap pengeluaran didukung bukti lengkap dan sah, serta bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
Vonis Pimred Ali Sofyan: “Ini Korupsi Terstruktur!”
Menanggapi temuan ini, Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup, Ali Sofyan, tidak menahan kegeramannya. Ia menilai fenomena ini bukan kelalaian staf keuangan, melainkan strategi sistematis untuk memaksimalkan pendapatan pribadi oknum pejabat dengan mengorbankan kas daerah.
“Ini bukan lagi soal debit-kredit yang salah hitung,” tegas Ali Sofyan saat dikonfirmasi redaksi, [Tanggal Hari Ini]. “Ketika Sekretaris DPRD dan kepala dinas membiarkan uang lebih dari Rp10 miliar mengendap di tangan mereka tanpa setoran ke kas daerah, sementara ada perjalanan dinas rangkap yang mustahil secara fisik, itu adalah red flag besar. Publik berhak tahu: apakah uang pajak rakyat benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, atau hanya untuk membiayai gaya hidup hedonistik dan liburan berkedok dinas?”
Ali Sofyan menambahkan, kompleksitas aturan perjalanan dinas justru menjadi senjata bagi oknum nakal untuk membuat masyarakat bingung. “Jika Peraturan Pemerintah saja bisa dilanggar seenaknya oleh pejabat OKI, bagaimana rakyat biasa bisa percaya pada sistem akuntabilitas kita? Pejabat harusnya jadi teladan, bukan jadi maling kerah putih yang paling canggih!” tanyanya retoris.
Tuntutan Tegas: Audit Forensik & Pertanggungjawaban Personal!
Rajawali News Grup bersama elemen masyarakat sipil menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji perbaikan sistem:
Audit Investigatif Khusus oleh BPK RI & Inspektorat Jenderal Kemendagri: Kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan dan Itjen melakukan audit khusus terhadap seluruh dokumen SPPD di Sekretariat DPRD dan 5 SKPD lainnya tahun 2024. Fokus pada validitas tiket, cek silang data presensi elektronik dengan tanggal perjalanan, dan verifikasi kehadiran di lokasi tujuan.
Penagihan Paksa & Sanksi Pidana: Bupati OKI wajib memastikan sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp10.611.862.303,00 segera disetor ke Kas Daerah. Jika pejabat terkait menolak atau menunda, proses hukum pidana korupsi harus segera ditempuh. Jangan biarkan uang negara menguap begitu saja.
Pertanggungjawaban Personal Kepala SKPD & Anggota DPRD: Para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan anggota DPRD yang terlibat wajib memberikan klarifikasi publik. Jika ditemukan unsur kesengajaan memanipulasi regulasi untuk keuntungan pribadi, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk potensi pemecatan atau pemberhentian tetap.
Transparansi Total Data Perjalanan Dinas: Pemkab OKI wajib mempublikasikan daftar nama pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas rangkap dan rincian penggunaan dana tersebut. Hentikan praktik tutup-tutupan yang melindungi koruptor kecil.
Penyalahgunaan belanja perjalanan dinas di OKI adalah pengkhianatan terhadap mandat pelayanan publik. Jika aparat pengawas internal tidak mampu melihat kecurangan yang begitu jelas di depan mata, maka kepercayaan publik terhadap integritas Pemkab OKI akan hancur lebur.
Rajawali News akan terus memantau. Kami tunggu respons tegas dari Kapolda Sumsel, Kejati Sumsel, dan Bupati OKI. Jangan biarkan istilah “efisiensi anggaran” menjadi kedok bagi perampokan uang rakyat oleh elit birokrasi.
(Tim Investigasi Rajawali News)
