PRABUMULIH, Rajawali News— Kinerja penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih kembali memicu kemarahan publik. Memasuki Triwulan III Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Daerah Kota Prabumulih menorehkan rapor merah paling memalukan dalam sejarah birokrasi lokal: belum merealisasikan satu pun program atau kegiatan pengadaannya alias 0,00 persen.
Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) resmi pemerintah, total pagu anggaran yang digelontorkan untuk instansi pengawas internal ini mencapai Rp707.820.000. Dana tersebut terbagi dalam dua pos utama: Belanja Penyedia sebesar Rp297.778.000 (21 paket) dan Swakelola sebesar Rp410.042.000 (10 paket). Namun, data administratif hingga awal September 2026 memampang fakta busuk yang memuakkan: realisasi keuangan maupun fisik mutlak tertahan di angka Rp0.
Menanggapi skandal inkompetensi sistemik ini, Ketua Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, melancarkan kecaman tanpa kompromi. Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pengkhianatan mandat dan bukti nyata dari kebusukan manajerial di jantung instansi pengawas.
“Pengelolaan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Ironi akut terjadi ketika institusi yang digaji untuk meneriakkan ‘akuntabilitas’ dan ‘transparansi’ justru hidup dari kemalasan birokrasi, menikmati fasilitas negara, tetapi lumpuh total saat harus bekerja,” tegas Pebrianto, Sabtu (5/9/2026).
WRC PAN-RI menilai, sebagai garda terdepan pencegahan korupsi, Inspektorat Daerah seharusnya menjadi teladan utama dalam kedisiplinan eksekusi program. Alih-alih menjadi mercusuar integritas, mereka justru mandul sebelum bertarung.
Sorotan kian beringas diarahkan pada anatomi pengadaan yang sarat aroma kecurigaan. Seluruh 21 paket Belanja Penyedia (100%) murni disembunyikan di balik ketiak skema Pengadaan Langsung. Rinciannya: 20 paket dihabiskan untuk pengadaan barang eceran senilai total Rp268.328.000, serta 1 paket Jasa Lainnya senilai Rp29.450.000.
Pola alokasi anggaran yang dipecah menjadi puluhan paket “kecil-kecilan” ini memunculkan indikasi kejahatan administratif yang serius. Apakah pemecahan paket ini murni kebutuhan teknis, atau sekadar modus klasik birokrasi busuk untuk menghindari transparansi tender? Ketika paket-paket eceran ini dibiarkan mangkrak tanpa eksekusi hingga Triwulan III, RUP tersebut sah dinilai sebagai perencanaan yang cacat sejak lahir (flawed planning).
Jika anggaran internal untuk pengawasan rumah tangga mereka sendiri saja dibiarkan ambruk dan tidak becus dibelanjakan, publik tentu berhak meludahi integritas moral Inspektorat tatkala mereka berlagak suci mengaudit instansi lain di Pemkot Prabumulih.
WRC PAN-RI mendesak keras agar pemerintah daerah tidak masuk angin. Evaluasi total hingga pencopotan mutlak pimpinan Inspektorat Daerah Kota Prabumulih harga mati untuk dilakukan demi menyelamatkan wibawa birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan terus memburu penjelasan resmi Kepala Inspektorat Daerah Kota Prabumulih atas lumpuhnya urat syaraf penyerapan anggaran pengawasan ini.
(red)
