Prabumulih, Sumsel —
Pola dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Pada tahun anggaran 2023/2024, Pemkot tercatat mengalokasikan belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBD/APBN sebesar Rp373.503.446.530,00. Namun, realisasi dan pertanggungjawaban anggaran itu diduga kuat bermasalah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP No. 11/LHP/01/2025 tanggal 15 Januari 2025) menemukan adanya ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di 11 SKPD. Dalam realisasinya, Pemkot mencatat belanja barang dan jasa sebesar Rp314,3 miliar atau 84,15% dari pagu. Dari angka itu, pos belanja perjalanan dinas mencapai Rp73,1 miliar dari anggaran Rp93,2 miliar, namun bukti dan kondisi lapangan dinilai janggal.
Dugaan Sindikat “Predator Anggaran”
Temuan tersebut memantik reaksi keras dari Ali Sopyan, Pimpinan Umum Media Rajawali News. Ia menuding ada “predator anggaran” yang bercokol di tubuh Pemkot Prabumulih, sehingga APBD/APBN yang seharusnya untuk rakyat justru jadi santapan segelintir pejabat.
“Pemberantasan korupsi di Prabumulih masih mandul. Diduga ada ‘herder bertaring tajam’ yang membekingi pejabat predator ini, sehingga praktik korupsi seolah bebas berkemah,” tegas Ali dengan nada geram.
Desakan ke Pusat: “Jangan Main-main dengan Uang Rakyat”
Ali mendesak Kejaksaan Agung dan Jamwas untuk segera menurunkan tim ke Sumatera Selatan, khususnya Prabumulih. Bahkan, pihaknya berencana mengerahkan Team V Pemburu Fakta Rajawali guna membantu percepatan pemberantasan korupsi.
“Kalau ada aparat penegak hukum yang ikut membekingi kasus ini, saya pastikan informasinya bisa tembus langsung ke Istana Negara dan ke Jamwas,” tegasnya.
Ia juga menuding Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, selaku pengguna anggaran, sulit dimintai klarifikasi dan cenderung menghindar dari awak media. Karena itu, Ali menghimbau Walikota Prabumulih untuk segera mengevaluasi bahkan mengganti Sekda demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan kondusif.
Kritik Gaya Hidup Mewah Pejabat
Lebih jauh, Ali meminta pemerintah pusat memangkas anggaran perjalanan dinas serta menghentikan pembelian kendaraan mewah bagi pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
“Mereka itu pegawai rakyat, bukan penguasa yang pantas dimanjakan. Anggaran harus kembali kepada kepentingan publik, bukan untuk kemewahan pejabat,” ujarnya menutup pernyataan.
Kesimpulan
Dugaan adanya sindikat anggaran di tubuh Pemkot Prabumulih menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Dengan temuan resmi dari lembaga pemeriksa dan desakan publik yang kian lantang, bola kini berada di tangan pemerintah pusat dan penegak hukum: apakah berani membongkar jejaring predator anggaran atau kembali membiarkannya menggerogoti uang rakyat.
( Ali Sopyan pimpinan Media Rajawali news Grup. hubungi fia. Ponsel nya.0877.7867.6490 )
