Proyek PLN Persero Sandai Terindikasi Korupsi Pengadaan Ilegal dan Gelapkan Pajak

banner 120x600

Kalimantan Barat Ketapang ‘’ Rajawalinews.online ‘’

Korupsi di bidang proyek acapkali terjadi dan dilakukan secara masif oleh kekuasaan dalam jabatan yang terkesan menyimpang dalam proyek pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan Pejabat/Panitia pengadaan terindikasi proyek PT.PLN (Persero) UlP Kalimantan bagian Barat. Pelaksana kegiatan proyek PLN dimenangkan PT.CITRAMASJAYA TEHNIKMANDIRI dalam proyek pembangunan gardu induk 150kV di Kec. Sandai Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Pengawas proyek. Pak Sam

Proyek gardu induk milik PLN di Sandai terindikasi disinyalir kuat berbau busuk berpotensi proyek maling dan begal dalam pengadaan satuan barang/jasa seperti pengadaan tanah, pengadaan batu dan pengadaan pasir. Dalam pengelolaan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dari tahun 2021 hingga tahun 2022, proyek PLN di Sandai masih dalam pekerjaan pengecoran pondasi cakar ayam, progress kegiatan tidak disampaikan oleh pengawas lapangan.

Tim Rajawalinews (RN) Group investigasi di lapangan ikwal proyek PLN Persero Sandai minggu (16/01/22), proyek indikasi beraroma busuk korupsi dalam pengadaan Material, Batu, Pasir dan Tanah terindikasi menampung barang dari hasil jarahan di kawasan HL (Hutan Lindung) sejenisnya di kawasan Zona hutan lingkungan terlarang. Pihak pelaksana PT.CITRAMASJAYA TEHNIKMANDIRI membeli dan menampung Batu, Pasir serta Tanah untuk proyek Negara yang bersumber dari keuangan APBN yang di kelola PLN perseroan Kalimantan Barat (Kalbar), pasalnya pelaksana proyek menampung dan membeli bahan Material dari masyarakat yang berasal dari kawasan Zona terlarang tanpa membayar pajak serta tanpa memiliki keterangan ijin dari instansi terkait di seputaran pengadaan material yang di jual masyarakat serta di tampung pelaksana proyek PLN dengan jumlah Batu, Pasir dan Tanah jutaan meter kubik dan sekian milyar Negara dirugikan bersama proyek Pemerintah yang di kelola PLN persero Sandai.

Akibat bocornya pengelapan pengadaan material yang tanpa membayar pajak dan membeli kepada penambang illegal untuk sebuah proyek Negara, akibat dan dampaknya lingkungan rusak dan pengelapan Pajak untuk sebuah pembangunan adalah suatu proyek mencari untung besar dengan menampung barang hasil jarahan di kawasan hutan terlarang tanpa membayar pajak atau gelapkan pajak dalam pembangunan gardu PLN dengan belasan milyar tanpa ada informasi kegiatan proyek dan tidak ada pemberitahuan adanya kegiatan proyek di seputaran pembangunan gardu PLN tersebut. Disinyalir Proyek PLN berbentuk siluman dan menampung hasil jarahan untuk sebuah pengadan barang/jasa dalam proyek.

RN konfirmasi kepada pengelola Teknis lapangan proyek PLN persero Sandai Pak Sam dikatakannya. ‘’ Kegiatan proyek PLN anggaran APBN.TA.2021 bersama sumber Dana anggaran pembelanjaan APLN,” ujarnya Pak Sam. Untuk proyek ini, batu dan pasir kita beli sama pelansir atau penambang, kita beli ama penambang dari masyarakat setempat 1 kubik Rp.230.000, kalau pasir 1 kubik Rp.160.000. Untuk pengadaan tanah dari pusat serta dari daerah setempat dan Desa. Yang utama, kita menggunakan bangunan semi beton dan baja, untuk berapa besar anggaran pembangunan gardu di Sandai Kab. Ketapang saya tidak tau,” pungkasnya pengawas proyek PLN persero Sandai Pak Sam.

Proyek bersumber dari keuangan Negara seyokyanya bermain sportif, memberikan contoh yang betul-betul terbaik. Mengingat proyek PLN persero Sandai berhadapan dengan proyek RS Pratama di Sandai yang menuai sarat akan permasalahan proyek Mark-Up dan pola ajang Korupsi dari ketentuan dalam kontrak dan aturan hukum yang berlaku. Semoga saja APH peka terhadap kejahatan Korupsi yang luarbiasa mensengsarakan masyarakat dan merugikan Negara.*##(Yan)

banner 325x300
error: Content is protected !!