Kuningan, rajawalinews.online – Suasana haru kembali terjadi di teras Pendopo Bupati Kuningan pada Jumat, 11 Juli 2025. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) bersama mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali mendatangi pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan.
Aksi kali ini digelar dalam bentuk doa bersama dan audiensi tertutup sebagai lanjutan dari protes terhadap kebijakan relokasi PKL dari Jalan Siliwangi ke kawasan Puspa Siliwangi dan Langlangbuana.
Para peserta aksi membawa bunga tujuh rupa dan melantunkan lagu Gugur Bunga, sebagai simbol duka dan keprihatinan atas nasib mereka yang belum mendapat kejelasan. Para pedagang mengaku terus mengalami penurunan penghasilan sejak direlokasi, bahkan sebagian merasa kehilangan pelanggan tetap karena lokasi baru dianggap sepi dan tidak strategis.
“Kami sudah bicara, kami sudah teriak. Kini kami hanya bisa berdoa agar pemerintah membuka mata. Relokasi bukan solusi kalau membuat kami sengsara,” seru salah seorang PKL dalam orasinya.
Dari aksi yang berlangsung damai ini, sebanyak 15 orang perwakilan, terdiri dari lima orang PMII, lima PKL eks Siliwangi, dan lima dari Puspa, diizinkan masuk ke ruang kerja Bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Kuningan terkait hasil audiensi tersebut.
Namun berdasarkan informasi yang dihimpun Media rajawali news, diskusi masih berfokus pada evaluasi efektivitas relokasi, permintaan pembukaan kembali akses berdagang di Jalan Siliwangi pada hari-hari tertentu, serta permintaan agar lokasi relokasi dipromosikan lebih intensif oleh pemerintah.
Aksi hari ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 2 Juli 2025 yang saat itu melibatkan ratusan peserta dan sempat memicu ketegangan di depan pendopo, termasuk aksi pembakaran ban dan gerobak simbolis.
Meski kali ini digelar secara damai, pesan yang dibawa tetap sama: meminta kejelasan dan keadilan atas kebijakan yang berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat kecil.
Di sisi lain, dorongan dari kalangan legislatif agar pemerintah daerah segera merespons kondisi ini juga menguat. Ketidaklayakan lokasi baru secara ekonomi mendorong perlunya alternatif yang lebih realistis.
Penataan kota, menurut sejumlah pihak, seharusnya tidak mengorbankan penghidupan rakyat kecil, melainkan menciptakan ruang yang berkeadilan antara estetika kota dan keberlangsungan usaha rakyat.
Aksi 11 Juli menjadi pengingat bahwa suara para PKL dan mahasiswa belum seutuhnya mendapatkan jawaban. Di tengah harapan dan doa, mereka tetap menanti langkah nyata dari pemerintah daerah, bukan sekadar janji evaluasi.
Media rajawali news, akan terus mengawal perkembangan hasil audiensi dan menagih komitmen pihak-pihak yang telah mendengar aspirasi rakyat. (GUNTUR – (Kaperwil Jabar)
