MUARA ENIM ,Rajawali News– Aroma tak sedap tercium dari proyek pengadaan kendaraan dinas bantuan Bupati Muara Enim. Alokasi anggaran belanja kendaraan operasional untuk ratusan desa, kelurahan, hingga jajaran kepala sekolah menengah pertama (SMPN) se-Kabupaten Muara Enim diduga kuat menjadi ajang “bancakan” dan sarang mark-up anggaran yang terstruktur.
Indikasi korupsi bernilai miliaran rupiah ini dibongkar langsung oleh Ali Sofyan, aktivis sekaligus perwakilan dari Relawan Pembela Prabowo. Ia mengendus adanya selisih harga yang sangat mencolok antara anggaran yang digelontorkan APBD dengan realisasi harga unit kendaraan di lapangan.
Modus Selisih Harga: Kantong Otonom di Balik Kendaraan Dinas
Berdasarkan data dan investigasi awal yang dihimpun, modus penyelewengan ini menyasar pengadaan mobil operasional desa/kelurahan serta sepeda motor dinas. Tidak tanggung-tanggung, angka selisih per unitnya terbilang fantastis.
-
- Pengadaan Mobil Dinas: Dianggarkan sebesar Rp200 juta per unit, namun harga riil kendaraan di lapangan ditaksir hanya berkisar Rp175 juta. Terdapat dugaan mark-up sebesar Rp25 juta per unit.
- Pengadaan Sepeda Motor Dinas: Dianggarkan sebesar Rp20 juta per unit, sementara harga pasar atau realisasinya hanya menyentuh angka Rp14 juta. Menyisakan selisih gelap sebesar Rp6 juta per unit.
”Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, ini adalah dugaan korupsi yang terencana. Uang rakyat yang seharusnya dioptimalkan untuk fasilitas publik, justru disunat demi keuntungan segelintir oknum,” tegas Ali Sofyan dengan nada geram.
Total Potensi Kerugian Negara Fantastis
Jika kalkulasi selisih tersebut dikalikan dengan total sebaran wilayah di Kabupaten Muara Enim yang mencakup 245 desa, 10 kelurahan, dan 75 SMP Negeri, maka potensi kerugian uang negara diprediksi mencapai angka yang sangat fantastis.
Bayangkan saja, jika seluruh desa (245) dan kelurahan (10) mendapatkan jatah manipulasi anggaran yang sama, ditambah lagi dengan pengadaan mobil dinas untuk 75 Kepala Sekolah SMPN se-Kabupaten, maka total anggaran yang menguap secara ilegal ditaksir bisa mencapai miliaran rupiah.
Desak Aparat Penegak Hukum Segera Bertindak
Ali Sofyan menegaskan bahwa Relawan Pembela Prabowo tidak akan tinggal diam melihat uang negara “dikunyah” oleh para koruptor dengan kedok bantuan bupati. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa seluruh panitia pengadaan barang dan jasa terkait.
”Kami minta diusut tuntas hingga ke akarnya. Jangan sampai program yang menggunakan nama ‘Bantuan Bupati’ ini hanya dijadikan kedok untuk memperkaya diri sendiri. Siapa pun yang terlibat, dari tingkat bawah sampai pembuat kebijakan, harus bertanggung jawab di depan hukum!” pungkas Ali Sofyan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai adanya indikasi mark-up massal dalam proyek pengadaan kendaraan dinas tersebut. (Tim/Red)
