Kuningan, Rajawalinews.online —Indikasi penyalahgunaan data dan dana pendidikan kembali mengemuka di Kabupaten Kuningan. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada PKBM SUCCES JAYA yang berlokasi di Perumahan Caracas Mountain View, Desa Caracas, Kecamatan Cilimus.
Berdasarkan penelusuran tim investigasi Rajawalinews, ditemukan berbagai kejanggalan pada data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut yang tercatat dengan NPSN: P2970308. Salah satu temuan mencolok adalah jumlah peserta didik yang sangat besar di data Dapodik, namun minim aktivitas nyata di lapangan.
Sinkronisasi data terakhir PKBM SUCCES JAYA tercatat pada 25 Juni 2025, dan menunjukkan total 911 peserta didik, dengan rekap e-Rapor mencapai 165–182 siswa per semester. Namun, data PD (Peserta Didik) aktif per Agustus 2024 hanya mencantumkan 4 siswa Paket C IPS.
Ironisnya, saat tim mendatangi lokasi, tidak ditemukan aktivitas belajar mengajar yang sepadan. Meski pegawai menyatakan kegiatan dilakukan dari Senin sampai Sabtu, realitas di lapangan justru menunjukkan aktivitas yang sangat minim, nyaris tak menunjukkan keberadaan ratusan siswa.
Dalam sistem Dapodik, tercatat bahwa PKBM ini memiliki 44 ruang kelas, namun dari hasil observasi fisik, tidak terlihat adanya sarana tersebut secara nyata. Bahkan fasilitas umum seperti toilet atau ruang kelas yang layak pun tak tampak mendukung klaim sarpras yang dicatat.
Ini menimbulkan dugaan bahwa data sarana-prasarana diisi secara fiktif hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi atau untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan.
Saat tim Rajawalinews mencoba mengonfirmasi langsung ke pihak PKBM SUCCES JAYA pada Senin (28/07/2025), kepala sekolah Suhendar disebut tidak berada di tempat. Seorang pegawai perempuan yang ditemui di lokasi enggan menyebutkan namanya dan tampak menolak memberi informasi.
“Maaf, saya tidak bisa memberikan informasi, takut salah,” ujarnya.
“Kepala sekolah tidak bisa dihubungi, nggak tersambung Pak. Kalau mau nomor HP-nya, saya harus izin dulu. Itu privasi orang, bukan privasi saya.”
Saat ditanya nomor telepon kantor yang bisa dihubungi, ia pun kembali menolak, “Saya tidak mau menyebutkan nama, takut salah nanti malah salah lagi. Dulu juga pernah begitu.”
Pegawai itu menyarankan agar tim mencari informasi no telp di internet saja, atau kembali lagi di lain waktu.
Beberapa poin temuan krusial yang terindikasi manipulasi:
- Peserta didik tercatat lebih dari 900 siswa, namun yang aktif hanya 4 siswa (Agustus 2024).
- 17 NISN tidak valid, dan 25 kasus kependudukan tidak sah.
- SK Operasional baru terbit 26 Desember 2022, namun PKBM sudah lama aktif dan tercatat di Dapodik, diduga telah menerima dana sebelum SK berlaku resmi.
- Rombongan belajar (rombel) tercatat nol, namun data e-Rapor tetap masuk dengan jumlah besar.
- Dana BOS/BOP berpotensi salah sasaran: dengan proyeksi Rp.1 juta per siswa/tahun, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp.900 juta per tahun jika data siswa tersebut fiktif.
PKBM ini bahkan tercatat memiliki akreditasi ‘B’, meskipun dalam data kurikulum tidak terdapat isian apapun. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan terhadap proses akreditasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, serta mengindikasikan adanya potensi manipulasi administratif dalam proses penilaian lembaga.
Mengingat besarnya potensi pelanggaran, Redaksi Rajawalinews mendesak:
- Audit Dapodik oleh Dinas Pendidikan untuk verifikasi data siswa dan guru.Audit Dana BOS/BOP sejak 2022 hingga 2025.
- Inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk melihat aktivitas riil.
- Pelibatan Aparat Penegak Hukum (APH) jika ditemukan unsur pidana.
- Penyegelan lembaga jika terbukti melakukan manipulasi data dan keuangan.
PKBM SUCCES JAYA bukan satu-satunya yang disorot. Beberapa PKBM di Kabupaten Kuningan diduga melakukan pola serupa: mencatat siswa fiktif, memalsukan keberadaan guru, hingga menggunakan alamat rumah pribadi sebagai lokasi belajar.
Jika hal ini dibiarkan, program pendidikan kesetaraan akan berubah menjadi ladang korupsi berjamaah berkedok pendidikan.
Rajawalinews akan terus memantau dan mengungkap kasus ini. Pendidikan adalah hak rakyat, bukan ladang bancakan oknum. (Redaksi)
