**BANGGAI LAUT** Rajawalinews.online
— Aliansi Masyarakat Bersatu untuk Hukum dan Keadilan telah melaksanakan rapat konsolidasi untuk menyikapi perkembangan penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang warga yang dilaporkan terjadi di lingkungan Polsek dan saat ini telah memasuki tahap penyidikan.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun latar belakang pihak-pihak yang terlibat.
Aliansi memandang bahwa setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, perkembangan penanganan perkara ini perlu mendapatkan penjelasan yang terang dari pihak kepolisian, terutama menyangkut tahapan penyidikan, kecukupan alat bukti, serta alasan apabila penetapan tersangka belum dilakukan.
“Kami tidak bermaksud mengintervensi proses penyidikan. Namun, kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian kepada korban serta masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum berjalan berbeda ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kedudukan atau kedekatan dengan kekuasaan.”
Aliansi menegaskan bahwa dugaan keterlibatan siapa pun dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum ada penetapan dan pembuktian sesuai mekanisme hukum. Pada saat yang sama, korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Aliansi menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai satu perkara, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui tindakan nyata, keterbukaan informasi yang sesuai aturan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Aliansi Masyarakat Bersatu untuk Hukum dan Keadilan mengajak seluruh masyarakat Banggai Laut untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama mengawal proses hukum secara damai dan bertanggung jawab.
Red.
