Sabtu, Juni 6, 2026
spot_img

Kritik Tajam Ali Sofyan: BPK Ungkap Buruknya Tata Kelola Keuangan Pemkab OKU, Masyarakat yang Jadi Korban

Oku, Sumatra Selatan, 17 September 2025 – Ali Sofyan, Pimpinan Umum Rajawali News Grup, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ali, laporan BPK tersebut bukan sekadar catatan administrasi, melainkan sebuah cermin yang menunjukkan kegagalan fundamental Pemkab OKU dalam mengelola keuangan daerah.

“Laporan BPK ini adalah tamparan keras bagi Pemkab OKU. Angka-angka yang dirilis BPK menunjukkan gambaran suram: anggaran yang disusun secara serampangan, utang yang terus membengkak, dan penggunaan dana yang menyalahi aturan,” ujar Ali Sofyan.

Ali Sofyan menjelaskan, laporan BPK dengan jelas menunjukkan bahwa Pemkab OKU telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun tidak berdasarkan perkiraan yang terukur, sementara pos belanja justru melebihi kemampuan finansial daerah.

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Dalam Artikel
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sebuah kegagalan perencanaan yang disengaja. Dampaknya sangat nyata dan bisa dilihat dari penurunan drastis saldo kas daerah yang mencapai 73,80% dalam kurun waktu lima tahun. Sebaliknya, utang belanja malah melonjak 699,08%. Ini menunjukkan Pemkab lebih memilih menumpuk utang daripada mengendalikan pengeluaran,” lanjutnya.

Ali juga menyoroti temuan BPK yang paling kritis, yaitu penggunaan dana khusus di luar peruntukannya. “Pemkab OKU secara terang-terangan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp59,90 miliar untuk membiayai belanja yang tidak seharusnya. Dana ini, yang semestinya digunakan untuk program-program pembangunan spesifik, justru dipakai untuk menambal defisit,” tegas Ali.

Menurut Ali Sofyan, temuan BPK ini adalah bentuk ketidakpedulian terhadap kepentingan masyarakat. “Kebijakan yang diambil justru berpotensi mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya sekarang, akankah Pemkab OKU serius menindaklanjuti rekomendasi BPK, ataukah masyarakat OKU harus kembali menanggung beban dari kesalahan fatal ini?” tutupnya.

Publisher -Red 

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Setelah Konten
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan 1
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

Most Popular

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan Bawah
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
error: Content is protected !!