Kalimantan Barat Sukadana-KKU ” Rajawalinews.online “
Resah dan gelisah masyarakat hidup miskin di kawasan terisolir di Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara (KKU) Kalimantan Barat (Kalbar). Pasalnya ± 100’an milyar uang Negara dikucurkan untuk percepatan pembangunan Desa – Kecamatan mengatasnamakan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Dari sosialisasi hingga pelaksanaan pembangunan, hak masyarakat dijadikan alat dan diperalat untuk sebuah tujuan kepentingan menggoheet maupun menghantam linggi keuangan Negara.
Ikwalnya, mantan Bupati KKU bersama Pejabatnya terindikasi di masa lalu merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan di Desa Tanjung Satai antara lain: Proyek PDAM, gudang pabrik pengolahan jagung dan gedung proyek Dinas Pertanian dengan modal aliran duit Negara yang disinyalir ± 100’an milyar, hingga sampai saat ini masyarakat tidak pernah merasakan dan menikmati manfaat dari pembangunan proyek yang ada diatas tersebut.
Dimana fungsi dan azas manfaat duit ± 100′ an milyar bersama kebijakan pembangunan pengadaan barang/jasa dari fisik, manfaat dan fungsinya. Terindikasi, adapun kebijakan proyek terkesan tidak tepat sasaran dan tepat guna, adanya indikator mantan Bupati dan pejabatnya membuat kegiatan yang disinyalir dugaan kuat merupakan proyek Korupsi cacat secara mental dan fisik, adapun tata uang haram dijadikan Halal dengan modus operandi merencanakan proyek abal-abal bersama kebijakan serta kekuasaan dalam wewenang satu bersama kebijakan Korupsi berjema’ah terorganisir.
Bersama wewenang Korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara mensengsarakan masyarakat, inilah yang di sebut Pejabat dan mantan Bupati terindikasi disinyalir Korupsi bersama Kebijakan dan Kekuasannya tanpa memperdulikan siapa kawan dan lawan.
Prinsip seorang penguasa dalam menjalankan Korupsi bersifat Ora-urus (Sikat Terus) tak perduli Hak Negara atau Hak masyarakat di tancap pejabat rakus bertaring panjang. Adanya perbuatan kejahatan atau pelanggaran melawan hukum rata-rata dilakukan sang penguasa yang diciptakan dengan cara-cara luar biasa, Korupsi dilakukan dengan cara-cara sopan dan santun bersama kuasanya.
Tim Rajawalinews (RN) investigasi kelapangan kamis (12/05/22) temukan beberapa Proyek di bangun tanpa ada pungsi maupun kaidah dan tidak ada azas manfaatnya berbentuk proyek Akal-Akalan, proyek kebijakan Korupsi bersama mantan Bupati dan Pejabatnya, seperti: (1) Proyek Pembangunan Gudang Pabrik Jagung yang terbengkalai (Mangkrak). (2) Proyek PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). (3) Infranstruktur (Jalan). (4) Proyek Pasar Desa. (5) Proyek Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mana keadaan dan fisik tidak berpungsi dan bermanfaat buat Daerah maupun masyarakat setempat.
Adapun anggaran keuangan Negara dikucurkan untuk sebuah realita pembangunan di wilayah terisolir yang merupakan peluang empuk untuk para Oknum Pejabat Daerah yang berkuasa dan berwenang melakukan dugaan tindak pidana Korupsi. Terindikasi disinyalir pelaku intelektual pemegang kuasa Korupsi berjema’ah menghajar dan menghantam linggi keuangan Negara buat kemakmuran masyarakat dalam pembangunan tak bermanfaat di makan Tikus berdasi dan bertaring panjang.
Tim RN mengkonfirmasi warga masyarakat Dusun Kepuyu Desa Tanjung Satai ’’Pak Kar‘’ pada hari kamis (12/05/22) dikatakannya,” Sejak di bangun sampai sekarang tidak ada manfaatnya itu pabrik Jagung. Malahan banyak alat-alatnya di colong orang seperti mesin Dinamo dan Aki. Dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek tidak ada bersosialisasi bersama masyarakat lingkungan ini, yang ada hanya informasi saja bersama Pak RT. Bangunan itu di bangun pada tahun 2017-2018, gitulah proyek Gudang jagung itu, seharusnya dimanfaatkanlah itu Pabrik jagung,”ujarnya Pak Kar.
Terpisah, RN mengkonfirmasi lanjut BPPL (Badan penyuluhan Pertanian Lapangan), disampaikan Pak Hat,” Sebelum saya disini itu Godang sudah ada, jadi saya tidak tau menahu. Kita bertanya ama orang-orang disini “itu bangunan apa? Kata masyarakat itu Gedung pabrik Jagung, sayapun tidak mengerti, dak tau asal-usulnya bagimana sampai barang itu jadi dan tidak mengerti bangunan apa karena saya baru disini.”ungkapnya pak Hat.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) seyokyanya periksa mantan Bupati KKU maupun oknum pejabatnya yang terindikator kuat adanya bekerjasama Korupsi uang Proyek mengatasnamakan masyarakat, yaitu Proyek PDAM, Proyek Infranstruktur (Jalan), Proyek Gedung Pertanian, proyek Pasar Desa, dll. Yang menelan ± 100’an milyar dana aliran keuangan Negara yang dikelontorkan untuk sebuah perencanaan maupun pelaksanaannya proyek yang terindikasi tidak tepat sasaran dan tidak ada azas manfaatnya. Proyek di Tanjung Satai dan lain-lain disinyalir tidak tepat guna dan tidak ada azas manfaatnya.
Proyek Mangkrak serta proyek Mark-Up terendus proyek berpotensi ajang Korupsi dalam wewenang kekuasaan.’’ Seyokyanya KPK periksa mantan Bupati dan Oknum pejabatnya yang terindikasi Korupsi berjema’ah. Agar proyek yang rugikan Negara dan sengsarakan masyarakat terungkap dan terbongkar dengan adanya potensi Korupsi dengan Modus Proyek Abal-Abal.
Pengembangan Fenomena temuan perkara korupsi tidak menutup kemungkinan adanya Korupsi Berjema’ah dalam penempatan aset investasi dari dana milik Negara. Kerugian keuangan Negara terjadi ketika adanya unsur kesengajaan menempatkan dana penempatan aset yang paling menonjol adalah kebijakan Korupsi merupakan kiat para pelaku kejahatan bentuk luarnya sempurna, tapi substansinya mafia teriak maling di atas mafia kebijakan tak tepat sasaran. Bentuk proyek merugikan Negara dari penempatan assetnya.
Kontroversial simulasi para pelaku Korupsi adalah orang-orang pintar yang bersemayam di tubuh oknum Pejabat dengan kekuasaan sebagai senjata pemungkasnya berkata dan mengatakan “kami ada tim Pemeriksa Ahli Auditor dari Inspektorat, kalau kami Korupsi tim Inspektorat yang periksa’’. Itulah kata-kata Imajinasi (Sontoloyo) jeruk makan jeruk.’’ Temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kejaksaan dan Tipidkor Kepolisian apakah sebagai penonton atau sejenisnya dalam menjalankan hukum tegak lurus atau tumpul ke atas tajam mengenyamping.*##( Tim Rajawali )
