Koalisi Sipil Muba Desak Presiden Turun Gunung: Infrastruktur Rusak Parah Dinilai Bukti Gagalnya Tata Kelola Daerah
MUSI BANYUASIN, -RajawaliNews.online Gelombang kekecewaan publik di Musi Banyuasin (Muba) mencapai titik didih. Koalisi LSM, organisasi masyarakat, insan pers, dan mahasiswa kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi jilid keempat, menuntut perbaikan infrastruktur yang dinilai “hancur lebur” dan dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret dari para pemangku kebijakan daerah.
Aksi yang digelar di wilayah Macang Sakti pada Senin (4/5/2026), ini bukan sekadar unjuk rasa rutin. Ia menjelma menjadi simbol runtuhnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dalam orasi politik yang berapi-api, koordinator aksi, M. Lekat Gonzales, secara terbuka melayangkan kritik keras kepada Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi, Bupati Musi Banyuasin, hingga Ketua DPRD Muba yang dinilai gagal menjawab penderitaan rakyat.
“Empat kali aksi kami lakukan, tapi yang kami dapat hanya janji dan pembiaran. Jalan tetap rusak, ekonomi rakyat tercekik, dan pemerintah seolah tutup mata,” tegas M. Lekat di hadapan massa, Senin (4/5/2026).
Fokus utama tuntutan adalah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Mangun Jaya – Beruge – PT Pinago Utama – Sugi Waras – Sereka – Keban – Kemang – Macang Sakti, yang melintasi Kecamatan Sanga Desa hingga Batang Hari Leko, berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara. Ruas ini disebut sebagai salah satu jalur vital yang kini justru menjadi “kubangan penderitaan” bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan koalisi dalam beberapa hari terakhir, sepanjang ±60 kilometer dari Mangun Jaya hingga Macang Sakti mengalami kerusakan berat. Jalan berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui, terutama saat hujan. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga mengisolasi akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Lebih jauh, koalisi menilai kerusakan infrastruktur ini berdampak sistemik terhadap konektivitas regional. Jalur yang seharusnya menjadi penghubung strategis antarwilayah, dari Sekayu menuju Muara Rupit hingga Lubuk Linggau, justru menjadi titik lemah transportasi darat di Sumatera Selatan.
Dalam pernyataan yang lebih tajam, para tokoh masyarakat seperti Predi, Nuri, dan Ronald Reagan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung ke lapangan.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Ini bukan lagi soal jalan rusak, ini soal keadilan pembangunan. Kami minta Presiden datang dan melihat sendiri bagaimana rakyat menderita,” ujar mereka peserta aksi.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Mereka menilai hanya intervensi langsung dari pemerintah pusat yang mampu memutus rantai stagnasi pembangunan di daerah. Terlebih, sejumlah ruas jalan nasional di Sumatera, seperti Betung–Sekayu–Mangun Jaya–Sugi Waras hingga Muara Beliti, juga mengalami kemacetan parah, terutama saat arus mudik Lebaran lalu.
“Kemacetan total saat Lebaran kemarin adalah bukti nyata kegagalan perencanaan infrastruktur. Ini bukan sekadar kelalaian, ini krisis,” tambah M. Lekat.
Sosok M. Lekat Gonzales sendiri bukan nama baru dalam perjuangan infrastruktur di Sumatera Selatan. Selama lebih dari dua dekade, ia dikenal konsisten menyuarakan perbaikan jalan nasional, bahkan ketika isu tersebut belum menjadi perhatian publik secara luas.
Kini, ketika jalan-jalan kian rusak dan kepercayaan publik terus terkikis, pertanyaannya menjadi semakin mendesak: apakah pemerintah akan terus menunggu hingga kerusakan berubah menjadi bencana sosial yang lebih besar?
Aksi jilid keempat ini menjadi sinyal keras bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Jika suara mereka kembali diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes akan membesar, dan kali ini, bukan hanya soal jalan, tetapi tentang legitimasi kekuasaan itu sendiri.
Harto
