Kuningan, rajawalinews.online –
Kekecewaan mendalam dirasakan sejumlah atlet berprestasi yang selama ini mengharumkan nama Kabupaten Kuningan. Janji manis Ketua KONI Kuningan kini dinilai hanya isapan jempol. Atlet yang selama ini dikontrak dan diandalkan dalam ajang-ajang gelar bergengsi, mulai dari Porda, PON, SEA Games hingga level internasional, justru kini harus menelan pil pahit: gaji tak mengeluarkan selama berbulan-bulan dan pemotongan sepihak dari nilai kontrak yang telah disepakati.
Padahal, KONI Kuningan—sebagai lembaga resmi yang bertugas membina olahraga prestasi—memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan atlet, termasuk gaji, tempat tinggal, konsumsi, vitamin, hingga biaya pendidikan. Namun, di belakangan ini, hak-hak tersebut justru dikebiri.
Beberapa atlet mengaku tidak menerima gaji selama enam hingga tujuh bulan. Padahal mereka telah dikontrak dengan nilai antara Rp.1,5 juta hingga Rp.2,4 juta per bulan. Ironisnya, alasan klasik yang disampaikan pihak KONI adalah “tidak ada anggaran”, meskipun berdasarkan penelusuran, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Disporapar telah mencairkan dana hibah sebesar Rp.2,5 miliar dari kebutuhan Rp.4 miliar yang berasal dari KONI tahun 2024.
Bahkan dalam perkembangan terbaru, Pemkab Kuningan melalui Bupati H. Dian Rachmat Yanuar sudah kembali menyalurkan dana hibah tambahan sebesar Rp.500 juta. Dana tersebut seharusnya ditujukan langsung untuk pelunasan gaji atlet dan pemberian bonus THR. Namun kenyataannya, pemotongan sepihak kembali terjadi. Atlet yang seharusnya menerima Rp.2,4 juta per bulan hanya diberikan Rp.1 juta. Bahkan, nominal tertinggi yang diterima atlet prestasi hanya Rp.1,9 juta.
Situasi ini membuat sejumlah atlet luar daerah yang sebelumnya dikontrak dan mengharumkan nama Kuningan, memilih angkat kaki dan kembali ke daerah asal. Mereka merasa dihianati dan tidak dihargai.
Wakil Ketua Ormas PEKAT IB Kuningan, Donny Sigakole, angkat bicara tegas. Ia menyatakan bahwa pengungkapannya akan membawa persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik ke Polres Kuningan maupun Kejaksaan Negeri Kuningan. “Kami sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan KONI Kuningan, khususnya Sekretaris KONI, Bapak Agus. Namun jawaban yang kami terima selalu tidak jelas. Sekretaris dan bendahara sebelumnya sudah membongkar diri, dan sekarang sedang diaudit oleh BPK,” ungkap Donny.
Munculnya aroma ketidakberesan dalam pengelolaan dana olahraga ini menjadi catatan serius. Di tengah upaya pemerintah membangun prestasi daerah, justru muncul indikasi penyelewengan dan pengingkaran komitmen terhadap atlet sebagai ujung tombak prestasi daerah.(GUNTUR – Kaperwil Jabar)
