JONGGOL KABUPATEN BOGOR – Rasa percaya publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Bogor kembali tergerus. Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Pimpinan Cabang Bogor secara terbuka menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. LSM ini menilai institusi tersebut lemah, tidak responsif, dan seolah tak mampu menangani Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) terkait dugaan korupsi infrastruktur desa yang nilainya fantastis.
Sebagai bentuk protes sekaligus upaya menyelamatkan uang rakyat, KCBI mengambil langkah tegas: mengeskalasi laporan langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Bom Waktu Korupsi di Jonggol: Mark-Up hingga 72%!
Langkah eskalasi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisis forensik anggaran yang dilakukan KCBI, ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi terstruktur di dua desa Kecamatan Jonggol dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp473.266.919,00.
Di Desa Singajaya, pagu anggaran Rp600 juta ternyata hanya membutuhkan biaya riil Rp399 juta. Selisih Rp200.827.730 (33,4%) diduga kuat sebagai mark-up by design yang disiapkan sejak perencanaan. Material hotmix dihargai di atas pasar, dan ketebalan aspal di lapangan kerap dikurangi untuk menutupi kebocoran dana.
Sementara di Desa Weninggalih (Jl. Kapten Somantri), penyimpangannya jauh lebih mengerikan. Dari pagu Rp650 juta, kebutuhan fisik hanyalah Rp377 juta. Artinya, ada selisih masif sebesar Rp272.439.189 (41,9%) yang menguap begitu saja. Lebih parah lagi, tidak ditemukannya rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang valid senilai Rp268,8 juta menjadi bukti nyata opasitas yang sengaja diciptakan untuk melegalkan penggelapan.
Vonis KCBI: Kejari Bogor “Tidak Mampu” Menangani Kasus Strategis
Ketua Pimpinan Cabang KCBI Bogor, Agus Marpaung, SH, menegaskan bahwa lambatnya respons Kejari Bogor terhadap DUMAS yang telah diserahkan adalah bentuk kelalaian fatal.
“Kami sudah menyerahkan data teknis dan yuridis yang sangat detail. Namun, hingga saat ini tidak ada tindakan nyata yang signifikan. Ini bukan sekadar lambat, tapi indikasi bahwa Kejari Bogor tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk menyentuh jaringan korupsi di tingkat desa,” ujar Agus Marpaung saat dikonfirmasi redaksi, Senin (1/9/2026).
Menurutnya, membiarkan laporan dengan nilai kerugian hampir setengah miliar rupiah mengendap sama saja dengan memberikan lampu hijau bagi oknum Kepala Desa, TPK, dan Pendamping Desa untuk terus bermain api. “Jika penegak hukum di level kabupaten dianggap lemah dan tidak mampu, maka kami wajib membawa perkara ini ke level provinsi. Rakyat Jonggol berhak mendapatkan keadilan, bukan janji kosong,” tambahnya.
Desakan Tegas kepada Kejati Jawa Barat
Melalui surat nomor 105/PC-LSM-KCBI/V/2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejati Jabar, KCBI menuntut intervensi segera berupa:
Penyelidikan Awal Independen: Membentuk tim khusus karena distrust terhadap penanganan di tingkat kabupaten.
Audit Fisik & Core Drill: Menguji kualitas jalan secara ilmiah untuk membuktikan apakah spesifikasi sesuai anggaran atau hanya fiktif.
Pemeriksaan Mendalam: Memanggil seluruh pihak terlibat (Kades, TPK, PLD) dan melacak aliran dana ilegal senilai ratusan juta rupiah tersebut.
Langkah KCBI ini mengirim pesan keras: Era pembiaran korupsi desa di Bogor harus berakhir. Jika Kejaksaan Negeri Bogor enggan atau tak mampu menjalankan tupoksinya, maka supervisi dari atas mutlak diperlukan.
Publik kini menunggu: Akankah Kejati Jawa Barat merespons dengan cepat, atau akan mengikuti jejak “kelambanan” yang dikeluhkan KCBI? Satu hal pasti, KCBI berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, meski harus melawan arus birokrasi yang resisten.
(Tim Investigasi)
