Jawa barat, rajawalinews.online
Ali Sofyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (Rambo) Miris membaca data yang dugaan REKAYASA Penyusunan Laporan Keuangan Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai Akhir tercium juga . Pasalnya Pengelolaan Kas dan Penganggaran Pendapatan Daerah Belum Sepenuhnya Memadai hal tersebut di sinyalir sarat dengan rekayasa Hal tersebut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 35A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 diantaranya mengungkap “Penganggaran Pendapatan Belanja Daerah Termasuk Pelaksanaannya serta Pengelolaan Kas dan Utang Jangka Pendek Belum Memadai”,
dengan rincian sebagai berikut.
a. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD TA 2023 tidak terukur secara rasional serta tidak mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya; Diminta pihak Tipikor tidak mandul dalam menyikapi kasus ke Uangan pemkab Purwakarta .
b. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah tidak mempertimbangkan kepastian ketersediaan kas sehingga menimbulkan utang;
c. Kas yang ditentukan penggunaannya dari sisa Dana Alokasi Umum – Spesific Grant (DAU-SG) digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp57.434.635.530,00;
d. SILPA TA 2023 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
e. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Kuasa BUD tidak tertib.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purwakarta antara lain agar menginstruksikan:
a. Sekretaris Daerah (Sekda) mengusulkan rencana kebijakan pengetatan anggaran Belanja Daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD Perubahan TA 2024 dalam hal kepastian ketersediaan kas khususnya PAD tidak tercapai;
b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun APBD mempertimbangkan kemampuan PAD yang rasional dapat dicapai, kepastian ketersediaan dana yang bersumber dari PAD dalam penyusunan anggaran belanja, serta menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas rancangan Perda APBD;
c. Kepala BKAD selaku BUD:
1) Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kas yang ditentukan penggunaannya;Menyusun mekanisme dalam pelaksanaan Belanja Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan kepastian tercapainya target yang ditetapkan;
3) Memerintahkan Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa BUD lebih cermat dan konsisten dalam penerbitan SPD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana sesuai sumber dana di Kas Umum Daerah;
4) Menyusun strategi pengelolaan Kas Daerah dengan mempertimbangkan:
a) Pemenuhan pelaksanaan Sisa DAU-SG TA 2023 sebesar Rp57.434.635.530,00;
b) Kewajiban pelunasan Utang Belanja TA 2023 sebesar Rp167.156.907.916,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2023 sebesar Rp28.204.254.916,00.
Data pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 pada Pemkab Purwakarta menunjukkan bahwa atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Purwakarta dengan Surat Bupati Purwakarta kepada Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Tindak lanjut tersebut belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi BPK, antara lain:
a. Belum ada dokumen usulan Sekda yang menjabarkan/mengusulkan rencana kebijakan pengetatan anggaran Belanja Daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD (memperketat perencanaan belanja yang bersumber dari PAD apabila ketersediaan kas PAD tidak tercapai); dan
b. Belum ada dokumen mekanisme terbaru yang mengakomodasi prosedur dalam pelaksanaan Belanja Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan kepastian tercapainya target yang ditetapkan (rincian langkah yang dilakukan apabila terdapat Belanja Daerah yang bersumber dari PAD namun belum tercapai target PAD-nya).
Selanjutnya pada pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024 masih ditemukan permasalahan yang sama dengan uraian sebagai berikut.
Red.
