Kalimantan Barat Ketapang ‘’ Rajawalinews.online ‘’
Korupsi Anggaran Dana Desa merupakan kejahatan terselubung, korupsi fenomenal dilakukan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengelola uang Negara, baik keuangan aliran APBD, ADD dan DD (Dana Desa) oleh oknum Kepala Desa (Kades) yang memainkan keuangan Desa untuk keadilan dan pemerataan masyarakat dalam penyerapan keuangan Desa untuk warga masyarakat Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang wilayah Hukum Kalimantan Barat (Kalbar).
Korupsi Dana Desa yang cenderung meningkat, tidak terlepas dari adanya modus atau cara para Kades melakukan peyelewengan ADD. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan, mulai dari membuat bangunan fiktif, program Desa yang disalahgunakan, bentuk pembangunan tidak sesuai anggaran, Mark-Up dalam pembelian barang dan jasa, perjalanan dinas fiktif, sampai dana itu dikelola sendiri oleh Kepala Desa yang semua modus dilakukan untuk kepentingan pribadi bersama bentuk kebijakan Korupsi di Desa Negeri Baru.
Modus yang paling banyak dilakukan untuk penyalahgunaan Anggaran Dana Desa adalah dengan melakukan pembangunan proyek fisik. Seperti membuat laporan dana dipakai untuk pembangunan infrastruktur tetapi bangunan tidak ada. Ada lagi pembangunan proyek tidak selesai, padahal dana sudah dicairkan semua. Bahan bangunan Insfrastruktur dikurangi agar Kades dapat untung.
Apabila Dana Desa terus dikorupsi, maka Desa cenderung sulit untuk maju. Apalagi dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa kedepannya. Perbuatan Kades yang melakukan korupsi mencerminkan keserakahan. Bukan mencerminkan pemimpin yang bertanggung jawab. Kejaksaan dan Inspektorat periksa para saksi-saksi terkait indikasi Korupsi Kades Negeri Baru, semoga cepat terungkap agar semua terang benerang.
Dikatakan Kasi Intel Kejari Ketapang Kalbar Pajar Yulianto pada RN (02/08/22),” Bukannya kita memaksakan, kalau bapak ingin memberikan dukungan kepada Inspektorat. Laporan bulan Maret kita ekpos awal bulan April dan kita turun kelapangan awal Mei. Kami belum menyurati Inspektorat pun sudah turun kelapangan bulan Maret dengan Dinas Pemdes dan Desa dihadiri pelapor.
Kalau nggak percaya tanya saja sama Pak Jumli sebagai pelapor pernah nggak dibawa Kasi Intel. Nggak mungkin saya turun lapangan hanya dengan Desanya, nantikan kepikiran saya kerjasama dengan Desanya. Saya disana pasti undang Dinas Pemdes yang mana memang terkait tentang Desa/Pemerintahan Desa.”pungkasnya Kasi Intel Kejari. *##(Tim Rajawali. 002)
