Deli Serdang | 17 Januari 2026
Kerusakan parah infrastruktur jalan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kembali membuka borok lama pengelolaan anggaran publik. Sejumlah ruas jalan yang baru saja diperbaiki pada November 2025 kini kembali hancur luluh lantak, bahkan dalam hitungan kurang dari satu bulan pasca pengerjaan.
Kondisi paling memprihatinkan terlihat di Jalan Paya Geli Sunggal Kanan dan Jalan Medan Krio, yang hingga hari ini rusak total. Ironisnya, ruas Jalan Medan Krio disebut telah diperbaiki pada November 2025, namun langsung amblas dan rusak berat pasca banjir yang melanda wilayah tersebut pada 27 November 2025 lalu. Fakta ini memunculkan dugaan kuat bahwa kualitas pengerjaan jauh dari standar teknis yang seharusnya.
Tak hanya itu, Jalan Tanjung Balai dan Jalan Suka Maju kini mulai menunjukkan kerusakan serius. Di beberapa titik, perbaikan terkesan asal-asalan dengan metode tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan struktural jalan. Warga menyebut perbaikan tersebut lebih mirip “menutupi luka” ketimbang memperbaiki kerusakan.
Yang lebih mengejutkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran sebesar Rp1,9 miliar digelontorkan khusus untuk pengerjaan Jalan Tanjung Balai Sunggal Kanan, belum termasuk ruas jalan lain yang kini juga bermasalah. Namun hasil di lapangan justru berbanding terbalik dengan nilai anggaran fantastis tersebut.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi patut diduga ada permainan anggaran. Jalan baru kok tidak sampai sebulan sudah hancur,” ungkap salah satu warga Sunggal yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa proyek-proyek jalan di Kecamatan Sunggal disinyalir menjadi ladang korupsi pemeliharaan infrastruktur, yang diduga melibatkan Dinas SDMBK dan Dinas Bina Marga Kabupaten Deli Serdang. Jika dugaan ini benar, maka kerugian keuangan negara berpotensi mencapai miliaran rupiah.
Tim investigasi Chnel.kcbi mencatat, hingga berita ini diturunkan, Dinas SDMBK dan Bupati Deli Serdang belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi, meski surat konfirmasi dan permintaan data anggaran proyek telah dilayangkan secara resmi. Sikap bungkam ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.
Kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi warga. Jika tidak ada langkah tegas dari aparat penegak hukum dan pengawasan serius dari pemerintah pusat, maka praktik serupa dikhawatirkan akan terus berulang.
KCBI menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait, demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
(red)
