Minggu, Mei 3, 2026
spot_img

DPUTR PURWAKARTA CUEKI TEMUAN BPK DIDUGA KUAT BEBERAPA KEGIATAN DIJADIKAN AJANG KORUPSI

Purwakarta. Rajawali News

Tidak Lanjut Rekomendasi BPK RI Atas laporan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021. Nomor laporan 31/ LHP/XVIII.BDG/05/2022 Tanggal:31 Mei 2022 Auditama/Perwakilan BPK:AKN V Perwakilan Provinsi Jawa Barat ,Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan Keterangan

a) Peningkatan Jalan Ciririp – Sukasari sebesar Rp169.636.984,00 yang dilaksanakan swakelola oleh KBTA;

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Dalam Artikel
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

b) Peningkatan Jalan Jatimulya – Pasar minggu sebesar Rp67.676.484,00 yang dilaksanakan oleh CV S;

c) Peningkatan Jalan Cikaliung – Munjul sebesar Rp117.951.923,00 yang dilaksanakan oleh CV DLS;

d) Peningkatan Jalan Kembangkuning -Cibinong/Indachi (Ubrug) sebesar Rp35.734.778,00 yang dilaksanakan oleh CV GK;

f) Peningkatan Jalan Cibungur – Dangdeur sebesar Rp62.084.282,00 yang dilaksanakan oleh CV TKA;

g) Peningkatan Jalan Neglasari – Cilingga sebesar Rp72.015.972,00 yang dilaksanakan oleh CV KM;

h) Peningkatan Jalan Warungjeruk – Galumpit sebesar Rp210.518.916,00 yang dilaksanakan oleh CV BDN; dan

i) Peningkatan Jalan Sumbersari – Kiarapedes sebesar Rp49.087.120,00 yang dilaksanakan oleh CV I&C pakit pekerjaan ke kas Daerah”.

Ryan Oktavia ST.,MM., MT Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Saat di konfirmasi melalui What’sApp perihal diatas Hanya dibaca yang bersangkutan tidak menjawab What’sApp sama sekali”

Ali Sopyan Pimpinan Umum Media Rajawali news Grup, saat di mintai tangapan nya melalui Telp, temuan BPK megatakan, sangat menyayangkan bayak temuan BPK di Dinas pekerjaan umum Dan Tata Ruang Purwakarta.

“Diduga kuat beberapa kegiatan Dijadiin Ajang Korupsi, KKN Korupsi Kolusi dan nepotisme ” Seandainya pekerjaan tersebut tidak di periksa BPK Berapa kerugian uang negara, meminta aparat penegak hukum segera meriksa pisik kelokasi. Seraya megatakan seharusnya kepala dinas member contoh ke bawahan atau staf Mengenai dasar hukum UU No.40 tahun 1999 tentang pers dan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bukanya kadis yang melanggar”..Ucap Ali Sopyan

Sampai berita ini di terbitan Bupati Purwakarta dan Inspektorat belum berhasil konfirmasi”.

Tim Rajawali

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Setelah Konten
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan 1
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

Most Popular

Iklan Sponsor
error: Content is protected !!