Banjarnegara, Rajawalinews.online
Pelampauan dan Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja BOSP pada
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Pemkab Banjarnegara menganggarkan Belanja Daerah Tahun 2025
sebesar Rp2.324.773.261.024,00 dengan realisasiRp2.195.354.386.221,00 atau 94,43% dari anggaran. Di antaranya sebesar
Rp734.264.473.520,00 dialokasikan untuk anggaran belanja yang melekat pada
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) dengan realisasi
sebesar Rp730.699.218.352,00 atau 99,51%.
Alokasi belanja tersebut di antaranya
adalah Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)
yang diberikan kepada satuan pendidikan negeri, dengan jenis belanja tersaji pada
tabel.Berdasarkan hasil reviu dokumen realisasi anggaran Dindikpora diketahui
terdapat kelemahan perencanaan pengelolaan BOSP sebagai berikut.
a. Pelampauan dan kesalahan klasifikasi penganggaran belanja modal di
belanja barang dan jasa BOSP kinerja
Dindikpora menganggarkan Belanja Barang dan Jasa BOSP Kinerja sebesar
Rp2.943.895.024,00 dengan realisasi sebesar Rp3.148.547.564,00 atau
106,95% dari anggaran. Berdasarkan reviu dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) diketahui
realisasi anggaran belanja BOSP Kinerja dengan rincian pada tabel berikut.Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat pelampauan realisasi Belanja
Barang dan Jasa BOSP Kinerja sebesar Rp204.652.540,00 atau 6,95% dari
anggaran.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada 9 Mei 2025, yang mengatur bahwa dana BOSP Reguler digunakan untuk pengembangan
perpustakaan dengan alokasi paling sedikit 10% dari keseluruhan jumlah
alokasi dana BOSP Reguler yang diterima untuk penyediaan buku.
Konsekuensi dari ketidaktercapaian tersebut mengakibatkan sekolah tidak
dapat menutup BKU dan berpotensi memotong dana BOSP Reguler pada
penyaluran berikutnya.
Berdasarkan penjelasan dari Manajer BOSP SMP diketahui bahwa pelampauan
anggaran tersebut untuk memenuhi ketercapaian persentase pengadaan buku
sebesar 10% yang kurang dianggarkan di awal penyusunan perencanaan BOSP
Reguler pada sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran SatuanPendidikan (ARKAS).
Lebih lanjut, untuk mengantisipasi ketidaktercapaian persentase belanja pengadaan buku maka alokasi anggaran belanja pengadaan buku dianggarkan pada BOSP Kinerja.
Selain pelampauan realisasi anggaran, realisasi belanja tersebut juga tidak tepat.
Pengadaan buku seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada belanja modal
karena memberikan manfaat ekonomi atau sosial lebih dari satu periode akuntansi.
Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari Manajer BOSP terdapat realisasi belanja pengadaan buku pada belanja barang dan jasa BOSP Kinerja dengan jumlah sebesar Rp1.476.548.500,00 dengan rincian sebesar Rp1.271.558.800,00 untuk satuan pendidikan dasar dan
Rp204.989.700,00 untuk satuan pendidikan menengah.
Berdasarkan penjelasan dari Manajer BOSP SMP pada Dindikpora juga
diketahui pengelolaan BOSP pada masing-masing sekolah menggunakan
Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (ARKAS), yang
dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Sesuai pedoman
pelaksanaan BOSP, ARKAS yang dikelola setiap sekolah mempunyai
fleksibilitas perubahan anggaran setiap bulan.
Setiap pengajuan pergeseran
anggaran diajukan ke Dindikpora untuk mendapat persetujuan. Atas pergeseran
yang disetujui tersebut memungkinkan terjadinya pergeseran anggaran di
ARKAS saat APBD-Perubahan telah ditetapkan. Manajer BOSP mengakui terlambat berkoordinasi dengan TAPD (dhi. Bidang Anggaran BPPKAD) untuk dilakukan perubahan anggaran sehingga pergeseran
anggaran di ARKAS tidak terakomodir di APBD-Perubahan.
Red.
