RAJAWALI.NEWS | OKI – Sebuah bom waktu keuangan kembali terdeteksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab OKI terjebak dalam siklus penganggaran pendapatan yang bersifat fantasi dan belanja daerah yang melampaui kemampuan fiskal. Ironisnya, meski telah disomasi oleh rekomendasi audit tahun sebelumnya, praktik “belanja dulu, cari uang kemudian” masih terus berlanjut, memicu defisit struktural dan menumpuknya utang kepada pihak ketiga yang berpotensi bermuara pada gugatan hukum.
Ini bukan sekadar masalah serapan anggaran yang rendah atau surplus kas yang menganggur. Di balik Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025, tersimpan fakta mengerikan tentang kelumpuhan fungsi perencanaan dan pengendalian internal. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diduga keras menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa perhitungan rasional, semata-mata untuk mengakomodasi kenaikan belanja yang tidak terkendali, termasuk belanja pegawai yang telah menembus batas wajib maksimal sesuai undang-undang.
Fakta Lapangan: Target Ompong, Belanja Liar, Dana Terikat Dicampur Aduk
Dokumen pemeriksaan BPK merinci pelanggaran berlapis yang terjadi dalam siklus APBD OKI:
PAD Berbasis Harapan, Bukan Data:
Pemkab OKI menetapkan target PAD dengan kenaikan drastis dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, terutama pada pos Lain-lain PAD yang Sah, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, dan Pendapatan BLUD. Namun, kenaikan ini tidak didukung oleh analisis potensi riil. Misalnya, target penerimaan ganti kerugian ditetapkan berkali-kali lipat dari capaian historis, padahal saldo piutang ganti rugi yang belum tertagih masih sangat besar. Demikian pula pendapatan RSUD Kayuagung dinaikkan hanya untuk menutupi pembayaran utang tahun lalu, bukan berdasarkan tren layanan kesehatan. Akibatnya, realisasi pendapatan anjlok jauh dari target, menciptakan lubang defisit yang只能用 SiLPA dan pinjaman untuk ditambal.
Belanja Pegawai Tembus Langit-Langit Aturan:
Anggaran belanja pegawai (di luar tunjangan guru) dialokasikan melebihi batas mandatory spending 30% dari total belanja APBD. Alasan yang diberikan adalah penambahan PPPK dan ketergantungan pada transfer pusat. Upaya pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilakukan, namun karena PAD kecil, dampaknya tidak signifikan. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, yang menempatkan beban gaji berlebihan sebagai ancaman keberlanjutan fiskal daerah.
Dana Transfer Terikat Dipaksa Jadi “Uang Saku”:
Pemkab OKI mengalami kesulitan likuiditas sehingga menggunakan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya (DAU Terikat) untuk membiayai kegiatan lain di luar peruntukannya. Saldo kas daerah yang seharusnya utuh untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, justru tercampur aduk dengan kas umum. Akibatnya, puluhan miliar rupiah dana khusus tidak dapat dimanfaatkan sesuai amanah peraturan menteri, sementara utang belanja kepada vendor menumpuk karena kas benar-benar kosong.
Defisit Membengkak, Utang Menjadi Warisan Buruk:
Beban belanja yang ditanggung Pemkab OKI jauh melebihi dana yang tersedia. Defisit keuangan meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Piutang transfer dari pemerintah pusat dan antar-daerah yang seharusnya menjadi penyelamat, ternyata belum cair. Kondisi ini membuat Pemkab OKI berisiko tinggi digugat oleh pihak ketiga akibat wanprestasi pembayaran, sekaligus mewariskan beban utang jangka pendek yang akan mencekik anggaran tahun-tahun mendatang.
Kondisi ini jelas melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berbagai peraturan teknis pengelolaan BLUD dan dana transfer. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dinilai gagal menjalankan fungsi evaluasi dan pengendalian yang memadai.
Vonis Pimred Ali Sofyan: “Ini Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Negara!”
Menanggapi temuan ini, Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup, Ali Sofyan, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menilai kasus ini melampaui batas kelalaian administratif dan masuk ranah ketidakpedulian birokrasi terhadap keberlangsungan fiskal daerah.
“Ini bukan lagi soal salah hitung atau asumsi yang meleset,” tegas Ali Sofyan saat dikonfirmasi redaksi, [Tanggal Hari Ini]. “Ketika sebuah pemerintahan daerah menetapkan anggaran pendapatan berdasarkan ‘harapan’ bukan ‘data’, lalu memaksakan belanja melebihi kemampuan, itu adalah red flag terbesar. Publik berhak tahu: apakah APBD OKI benar-benar alat untuk menyejahterakan rakyat, atau hanya became dokumen legalisasi pemborosan? Mencampur dana transfer terikat dengan kas umum adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, bukan sekadar kesalahan pencatatan!”
Ali Sofyan menambahkan, rekomendasi BPK yang sudah ada harus dieksekusi, bukan hanya dijadikan bahan rapat koordinasi. “Bupati OKI sudah menyatakan sependapat, tapi apakah itu hanya basa-basi politik? Jika TAPD masih saja menyusun anggaran tanpa dasar rasional, maka defisit akan terus membakar masa depan daerah. Jangan biarkan ‘kesepakatan politik’ di DPRD menjadi tameng bagi ketidakmampuan eksekutif mengelola uang rakyat!” tanyanya retoris.
Tuntutan Tegas: Hentikan Anggaran Fantasi, Tegakkan Disiplin Fiskal!
Rajawali News Grup menuntut langkah perbaikan sistemik yang melampaui janji rencana aksi:
Moratorium Belanja Non-Prioritas: Bupati OKI wajib mengeluarkan instruksi penghentian sementara seluruh belanja modal dan barang/jasa yang tidak mendesak hingga defisit terselesaikan. Fokuskan seluruh sumber daya untuk membayar utang pihak ketiga dan mengembalikan dana transfer terikat ke pos yang benar.
Reformasi Total Sistem Perencanaan PAD: TAPD harus membangun model proyeksi pendapatan berbasis data historis 5 tahun terakhir dan potensi riil lapangan. Hapus kebiasaan “target tinggi demi terlihat ambisius”. Setiap usulan kenaikan PAD wajib dilampiri kajian kelayakan yang diverifikasi independen.
Audit Kinerja TAPD & BPKAD: Inspektorat Daerah wajib memeriksa apakah kelalaian penyusunan anggaran ini merupakan ketidaktahuan atau kesengajaan. Jika ditemukan unsur kesengajaan dalam menetapkan target fiktif atau mencampur dana terikat, proses hukum harus ditempuh.
Transparansi Pembayaran Utang: Publikasikan daftar utang belanja kepada pihak ketiga beserta jadwal pembayarannya. Libatkan DPRD dalam pengawasan penyelesaian utang agar tidak ada lagi praktik “bayar pilih kasih” atau penggelapan alokasi pelunasan.
Penganggaran fantasi dan belanja liar di Pemkab OKI adalah cermin rapuhnya integritas pengelolaan keuangan daerah. Jika aparat pengawas internal terus membiarkan budaya “anggaran based on hope” ini berlanjut, maka kebangkrutan fiskal bukan lagi ancaman, tapi keniscayaan.
Rajawali News akan terus memantau realisasi rekomendasi BPK dan eksekusi rencana aksi penurunan defisit. Kami tunggu komitmen nyata dari Bupati OKI dan Ketua DPRD. Jangan biarkan generasi masa depan mewarisi gunung utang akibat kelalaian elit birokrasi hari ini!
(Tim Investigasi Rajawali News)














