Sukabumi,Rajawalinews.online –
Pengelolaan kas daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi menuai sorotan tajam. Kas yang Ditentukan Penggunaannya (KDP) sebesar Rp.152,694,259,803,79 terungkap digunakan tidak sesuai peruntukan dan belum sepenuhnya dipulihkan ke APBD 2024. Temuan ini memunculkan kekhawatiran serius atas kedisiplinan fiskal daerah.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 (audited) mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.129,053,273,153,54. Angka tersebut mengalami penurunan Rp.54.928,018,549,00 atau 29,86% dibandingkan SiLPA 2022 yang mencapai Rp.183.981,291,702,54. Meski SiLPA menurun, pengelolaan dana terikat justru ditemukan bermasalah.
Sebagian sisa dana terikat digunakan untuk membiayai kegiatan yang semestinya dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH). Fakta ini terjadi karena DBH tidak disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melainkan ditaruh di Rekening Treasury Deposit Facility (TDF). Praktik ini berpotensi melanggar asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) digunakan untuk membayar THR dan TPG ke-13. Padahal, dana tersebut harusnya dibiayai dari DAU Block Grant. Langkah ini menunjukkan adanya pergeseran anggaran yang tidak sesuai regulasi, berpotensi menjadi temuan penting dalam audit keuangan tahun berikutnya.
Selain itu, realisasi pengangkatan PPPK hanya mencapai 870 orang. Rendahnya angka ini menimbulkan tanda tanya atas efektivitas perencanaan anggaran belanja pegawai serta konsistensi kebijakan rekrutmen di lingkungan Pemkab Sukabumi.
Penyalahgunaan KDP Rp.152,69 miliar ini diperkirakan akan memengaruhi struktur APBD 2024, bahkan berpotensi memicu koreksi besar. Jika dana tidak segera dipulihkan, kualitas laporan keuangan dan opini BPK terhadap Pemkab Sukabumi bisa terdampak. (Redaksi/G)
