Jumat, Mei 1, 2026
spot_img

Bau Busuk Transaksi Jabatan Desa Terkuak: KPK Sisir Setoran Calon Perangkat, Sudewo Diduga Kendalikan Skema Pemerasan Terorganisir

RajawaliNews.com | Laporan Khusus Investigasi
Tabir busuk jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati mulai tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tak lagi bermain di permukaan. Penyidik menelusuri dugaan setoran uang yang disinyalir dikendalikan langsung oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW), dalam sebuah skema pemerasan terorganisir yang menjadikan jabatan desa sebagai komoditas kekuasaan.

Informasi yang dihimpun Rajawali News Grup mengungkap, proses pengisian perangkat desa diduga telah direkayasa sejak awal. Para calon disebut dipaksa menyetor sejumlah uang sebagai tiket kelulusan. Mereka yang tidak mampu membayar, secara sistematis disingkirkan, sementara yang patuh pada “tarif tak tertulis” diloloskan tanpa mempertimbangkan kompetensi.
Pola ini diduga bukan insiden sporadis, melainkan model kejahatan berjamaah. Setoran disebut mengalir melalui jejaring perantara, panitia seleksi bayangan, hingga oknum pejabat daerah. KPK kini membidik alur uang, rekening penampung, hingga aktor pengendali di balik layar yang selama ini kebal hukum.

Sumber penegak hukum menyebut, praktik ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak desa. Jika terbukti, maka bukan hanya Sudewo yang harus bertanggung jawab, tetapi juga seluruh jaringan yang menikmati keuntungan dari pemerasan jabatan publik.

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Dalam Artikel
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

Skandal ini menampar keras wajah pemerintahan desa. Jabatan yang seharusnya menjadi alat pelayanan rakyat justru diperdagangkan layaknya barang lelang, merampas hak warga desa atas pemerintahan yang bersih dan adil.

Publik kini mendesak KPK tidak berhenti pada aktor simbolik, tetapi membongkar hingga ke akar: siapa pemberi perintah, siapa penarik setoran, dan siapa penikmat hasil. Bila tidak, kasus ini hanya akan menjadi episode lain dari impunitas elite daerah yang terus berulang.

Rajawali News Grup menegaskan, korupsi tidak boleh ditawar, terlebih ketika telah menghisap sendi paling bawah demokrasi: desa. Aparat penegak hukum diuji—apakah berani menebas hingga ke jantung kekuasaan, atau kembali membiarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Rajawali News Grup — Menggugat Kekuasaan, Mengawal Kebenaran.

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Setelah Konten
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan 1
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

Most Popular

Iklan Sponsor
error: Content is protected !!