BANYUASIN , Rajawali News— Kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin kembali menuai sorotan tajam. Rencana aksi yang disusun untuk menekan porsi Belanja Pegawai dinilai tak gigit, tumpul, dan jauh dari kata efektif. Alih-alih merampingkan postur APBD demi pembangunan publik, Pemkab Banyuasin justru terjebak dalam pembengkakan anggaran pegawai yang kian membebani kas daerah.
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Banyuasin Tahun 2024 (No. 46/LHP/XVIII.PLG/05/2025) membongkar tabir sengkarut pengelolaan fiskal ini. Alokasi Belanja Pegawai Pemkab Banyuasin terbukti melanggar batas maksimal 30% dari total belanja APBD—sebagaimana diamandemenkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Angka Fantastis yang Mengimpit APBD
Data menunjukkan realisasi Belanja Pegawai Pemkab Banyuasin per 31 Oktober 2025 saja sudah menyedot Rp1,01 Triliun (74,55%) dari total alokasi Rp1,35 Triliun. Bahkan setelah dilakukan penyesuaian (di luar tunjangan guru bersumber TKD), proporsi Belanja Pegawai pada TA 2025 masih melejit di angka 34,83%.
Kondisi ini berlanjut pada Rancangan APBD TA 2026. Meskipun Pemkab Banyuasin mengklaim telah melakukan efisiensi—termasuk memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp28,37 Miliar serta memanfaatkan proyeksi pensiun 453 PNS—perhitungan riil mengonfirmasi bahwa alokasi Belanja Pegawai di luar tunjangan guru pada RAPBD 2026 masih nangkring di angka 46,94%!
Pembangunan Publik Dikorbankan (Mandatory Spending Jebol)
Dampak domino dari melambungnya alokasi gaji dan tunjangan ASN/PPPK ini berimbas langsung pada hak-hak masyarakat Banyuasin. Mandatory spending untuk alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik hancur lebur di angka 20,43%, amat jauh dari target wajib undang-undang sebesar 40%.
Pemicu utamanya tak lain adalah gelombang pengangkatan ASN dan PPPK massal (tercatat 4.552 pegawai dilantik pada Mei dan Oktober 2025) yang diajukan tanpa mempertimbangkan kemampuan riil Belanja Daerah serta lemahnya pemetaan analisis beban kerja dan manajemen kepegawaian di BKPDSM Banyuasin.
Sikap Resmi Ali Sofyan: Tegas Menyepakati Temuan BPK
Menanggapi carut-marut tata kelola anggaran dan teguran keras BPK/BPKP tersebut, Ali Sofyan (Bupati Banyuasin / Pimpinan Pemkab Banyuasin) secara tegas menyatakan sependapat dengan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK.
Dalam keterangannya, Ali Sofyan menegaskan komitmen Pemkab Banyuasin untuk tidak bersikap defensif, melainkan segera mengambil langkah-langkah korektif yang terukur dan mematuhi ketentuan perundang-undangan.
“Kami sependapat dengan temuan serta rekomendasi BPK RI. Pemkab Banyuasin siap menindaklanjuti secara konkret dengan menginstruksikan Ketua TAPD untuk segera berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait. Langkah-langkah strategis akan dirumuskan agar proporsi belanja pegawai dapat kita tekan menuju ambang batas 30% tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” tegas pimpinan daerah tersebut.
Tantangan Efektivitas Rencana Aksi
Janji manis dan pernyataan sependapat kini ditunggu pembuktiannya oleh publik Banyuasin. Selama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BKPSDM hanya melayangkan surat formalitas ke pusat tanpa menyusun peta jalan (roadmap) perampingan dan komitmen penataan SDM yang komprehensif, maka janji menekan Belanja Pegawai hanyalah retorika di atas kertas.
Masyarakat Banyuasin kini menagih keberanian jajaran pimpinan daerah: Apakah Pemkab mampu melakukan reformasi birokrasi dan memulihkan alokasi belanja infrastruktur demi kesejahteraan warga, ataukah APBD Banyuasin akan terus-menerus dihabiskan hanya untuk “menghidupi” aparatur di dalam gedung pemerintahan?
(red)
