PURWAKARTA, Rajawalinews – Sejumlah kades di wilayah Kabupaten Purwakarta khawatir dana kompensasi dampak virus corong atau Covid-19 dari Pemrov Jabar bisa memunculkan masalah baru di wilayahnya. Pasalnya, dari ratusan warga yang diajukan menerima bantuan hanya belasan orang yang direalisasi.
“Kami khawatir jika dana bantuan kompensasi itu dibagikan tak terbayang warga desa akan komplain ke kepala desa,” kata Toto Pas Kasus Cibodas, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Selasa (21/4/2020) kemarin.
Selain itu, dia juga menjelaskan data penerima dana bantuan dampak wabah corona yang tidak valid itu akan memunculkan konflik di antara warga dan perangkat desa.
Pejabat sementara Desa Cibodas itu menambahkan dirinya heran juga dengam pola pembagian bantuan dampak corana dari Pemprov Jabar sebesar Rp 500 ribu yang tidak menyentuh wilayahnya. Padahal wilayah Cibodas ini banyak masyarakat tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Sedangkan, desa lain yang memiliki banyak industri menerima bantuan corona.
Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Sadi bahkan mengeluhkan dari 300 warga yang diajukan ke provinsi hanya 5 orang yang mendapatkan bantuan dana kompensasi tersebut. “Saya juga was-was kalau bantuan kompensasi dampak corona dari Pemrov Jabar direalasi tak terbayang akan ramai di masyarakat, ” ujar Sadi.
Ketua Pusat Pengkajian Pembangunan Purwakarta (KP4) Budi mengatakan pemerintah provinsi seharusnya cermat dalam mengambil kebijakan di masa pandemik Covid-19.
“Sebab dampak pandemic Covid-19, tidak bisa terhindari dari lingkungan masyarakat beragam sektor,” ungkapnya.
Dia juga berharap bantuan dari Pemkab Purwakarta juga jangan mengikuti pola provinsi yang dianggap ‘tulis tonggong’. Terlebih ketika mengetahui alokasi bantuan melalui Dinas Sosial jumlahnya pukul rata. Hal ini jelas bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintahan daerah dari masyarakatnya sendiri. (Vans)
