APBD / APBN DAN DANA HIBAH PEMKAB OKI KEBOBOLAN MILYARAN RUPIAH KPK DIDESAK BERTINDAK

Sumsel. Rajawali news Online

Sejumlah kepala dinas sebagai pengguna. Anggaran. dana APBD / APBN Dalam pengintaian hukum pasalnya , BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai
berikut.

1. Klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Modal pada
   delapan SKPD tidak tepat mengakibatkan anggaran dan realisasi belanja tersebut disajikan
   tidak sesuai substansi yang sebenarnya;
2. Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan mengakibatkan salah saji Belanja
   Pegawai dan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.095.017.500,00 ;
3. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan lebih saji
   Belanja Pegawai dan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.197.706.989, Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan dan tidak
   didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap mengakibatkan lebih saji Belanja
   Barang dan Jasa dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.160.888.625,00;
4. Pelampauan anggaran Belanja BOS dan BOP sebesar Rp4.633.129.594,37 dan kesalahan
   penganggaran Belanja BOP PAUD sebesar Rp11.557.555.000,00 mengakibatkan lebih saji
   Belanja Barang dan Jasa dan kurang saji Belanja Hibah;
5. Kekurangan volume 26 paket pekerjaan pada empat SKPD dan ketidaksesuaian kualitas
   pekerjaan enam paket pekerjaan pada Dinas PUPR mengakibatkan lebih saji Belanja Modal
   dan Aset Tetap serta kelebihan pembayaran serta potensi kelebihan pembayaran sebesar
   Rp5.652.872.487,33;
6. Kekurangan Kas Di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan sebesar
   Rp825.204.375,00.
   Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati
   Ogan Komering Ilir, antara lain agar memerintahkan:
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas PRKP,
   Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala BKPP, Kepala Dinas Dukcapil,
   dan Kepala Dinas PUPR untuk mengevaluasi klasifikasi penganggaran Belanja Hibah,
   Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dalam RKA SKPD sesuai ketentuan;
8. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero) untuk memproses
   pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar
   Rp1.186.308.600,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
   menyetorkan ke Kas Daerah;
9. Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala BPPD, dan Kepala
   DPMPTSP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp4.796.032.688,00 sesuai
   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
10. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas
    Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar
    Rp1.160.888.875,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
    menyetorkan ke Kas Daerah;
11. Kepala Dinas Pendidikan untuk memedomani ketentuan batas waktu penyampaian
    anggaran Belanja BOS dan lebih cermat dalam penyusunan RKA SKPD;
12. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PRKP, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas
    Kepemudaan dan Olahraga untuk:

a. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.716.791.254,50 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;

b. Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3.936.081.232,83 dengan
memperhitungkan pada pembayaran berikutnya atau menyetorkan ke Kas Daerah;

7. Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan PPK SKPD untuk meneliti kelengkapan
   dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
   pada pengesahan GU dan TU Bendahara Pengeluaran.

***Ali sopyan