PALI, Rajawalinews.online –
Skandal korupsi berjamaah kembali mencoreng dunia pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terendus menjadi santapan para pejabat serakah. Di balik angka-angka pertanggungjawaban, tersimpan praktik manipulatif yang mencederai masa depan anak-anak sekolah dasar di PALI.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 tercatat Rp.216.864.350 namun di balik angka tersebut, ditemukan indikasi kuat bahwa pengelolaan dan penatausahaan dana dilakukan tidak sesuai ketentuan. Tak tanggung-tanggung, 62 sekolah di tiga kecamatan, Tanah Abang, Penukal Utara, dan Abab, diperiksa dan hasilnya menggambarkan potret suram birokrasi pendidikan.
SDN 11 Penukal Utara dan SDN 9 Abab menjadi contoh paling mencolok. Pemeriksaan menemukan bahwa catatan dalam Buku Kas Umum (BKU) tidak mencerminkan transaksi riil. Nota pembelian dan bukti pengeluaran tidak sinkron. Bendahara dan Kepala Sekolah mengakui kesalahan pencatatan, namun bukan karena ketidaktahuan melainkan praktik sistemik.
SDN 11 Penukal Utara baru mengembalikan dana Rp.150 ribu pada Maret 2024, jauh setelah tahun anggaran ditutup. Di SDN 9 Abab, terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp.967.500 yang belum dikembalikan, menyisakan tanya: ke mana uang itu mengalir?.
Lebih ironis lagi, kejanggalan serupa terjadi di SDN 12 Tanah Abang. Meski penerimaan dana BOS 2023 mencapai Rp.130.174.000 pelaporan penggunaan tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan rekening koran dan dokumen belanja menunjukkan selisih yang mengarah pada kekurangan kas. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada langkah korektif. Semua diam.
Dana BOS seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendasar sekolah: pembelian alat tulis, perbaikan sarana belajar, hingga pembayaran tenaga honorer.
Namun di lapangan, uang itu diduga berpindah ke tangan-tangan kotor. “Tiap nota bisa dimanipulasi, tinggal cetak. BKU disesuaikan belakangan,” ungkap sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Ketika anak-anak belajar tanpa buku, ketika toilet sekolah rusak, ketika guru honorer belum digaji, ternyata dana BOS disulap menjadi celengan bagi mereka yang berkantong dalam. Inilah wajah korupsi pendidikan yang jarang disorot: senyap, tapi melumpuhkan masa depan bangsa.
Ali Sopyan, Pimpinan Umum Media Rajawali News, mengecam keras skandal ini.
“Kalau uang rakyat dipakai pesta, apalagi uang pendidikan, itu bukan lagi kelalaian, itu kejahatan moral. Kami minta Kejaksaan, Tipikor, dan Inspektorat PALI bergerak. Ini bukan hanya soal pengembalian, ini soal pembusukan sistem,” tegasnya.
Pemeriksaan telah dilakukan, dokumen telah disita, pengakuan pun sudah ada. Lalu apa lagi yang ditunggu?.
Apakah kepala daerah akan bersikap?. Apakah dinas pendidikan akan bertanggung jawab?.
Ataukah semua ini hanya akan tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya, hilang tanpa jejak di antara tumpukan berkas dan pertemuan meja bundar?.
Kasus ini bukan hanya soal rupiah yang raib. Ini soal bagaimana negara mengkhianati janji pada anak-anaknya. Uang pendidikan yang dikorupsi adalah sama dengan mencuri masa depan mereka. Maka, publik berhak tahu siapa yang bermain, siapa yang melindungi, dan siapa yang harus diadili.
Jika skandal ini tak dituntaskan, publik akan percaya satu hal, bahwa keadilan di negeri ini hanya berlaku bagi yang tak punya kuasa.
Rajawalinews akan terus menelusuri kasus ini. Nantikan liputan berikutnya: siapa aktor di balik permainan Dana BOS, dan bagaimana pola bancakan ini berulang tiap tahun.
(Redaksi)
