Kuningan, rajawalinews.online – Rencana pengobatan dan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Bocornya informasi internal mengenai nama-nama pejabat yang akan dimutasi menampilkan lemahnya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, yang belum genap enam bulan menjabat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber internal, sejumlah nama pejabat eselon II Pemkab Kuningan telah disusun dalam formasi mutasi yang rencananya akan digelar pada Rabu, 5 Juni 2025. Berikut daftar nama pejabat yang masuk dalam transmisi mutasi tersebut:
- Dr.H.Ahmad Juber, M.Si. – Inspektur Daerah
- Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks., M.Si. – Kepala BPKAD
- H. Deniawan, M.Si – Kepala Bappeda Litbang
- Dr. H. Dadi Hariadi, M.Si. – Kepala Badan Kesbangpol
- U. Kusmana, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dr. Ucu Suryana, M.Si. – Asisten Administrasi Umum Setda
- H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si. – Sekretaris DPRD
- Ir. I. Putu Bagiasna, MT. – Kepala Dinas PUPR
- H. Toto Toharuddin, M.Pd. – Kepala Dinas Sosial
- Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.Si. – Kepala Satpol PP
- H. Mochamad Nurdijanto, SH., M.Si. – Kepala Dinas Perhubungan
- Yudi Nugraha, M.Pd. – Kepala Dinas Dukcapil
- Dr. Dudi Pahrudin, M.Si. – Kepala Dinas Kominfo
- Ir. Usep Sumirat – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Si. – Kepala DPMPTSP
- Dr.H.Nurahim, M.Si. – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Laksono Dwi Putranto, M.Si. – Kepala Bappeda
- H. Mohamad Budi Aumudin, SE., M.Si., Μ.Η. – Kepala DPMD
- Dr.H.Edi Martono, MARS. – Kepala Dinas Kesehatan
- Wahyu Hidayah, S.Hut., M.Si. – Kepala DKPP
- Toni Kusumanto, AP., M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesra
- dr. Deki Saifullah, MMKes. – Direktur RSUD 45
- Wawan Setiawan, S.Hut., MT. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- H. Asep Taufik Rohman, M.Si., M.Pd. – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
- H.Muhamad Mutofid, SH., MT. – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
- Dr. Asep Budi Setiawan, M.Si. – Kepala Disporapar
- Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si. – Kepala BKPSDM
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Lowongan Kerja
- Kepala Dinas KB – Kosong
- Dr.Agus Basuki, M.Si. – Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Carlan, S.Pd., M.Pd. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- Dr.Hj. Susi Lusiyanti, MM. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Mutasi merupakan bagian penting dari manajemen ASN, namun ironisnya, informasi sensitif ini justru bocor ke publik bahkan sebelum diumumkan secara resmi. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pengamanan informasi dan buruknya tata kelola birokrasi di lingkup Pemkab Kuningan.
Menurut Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, kebocoran ini sangat merugikan dan mencoreng kredibilitas kepemimpinan Bupati. “Mutasi yang bocor menimbulkan spekulasi dan beredar di kalangan ASN. Ini menciptakan suasana kerja yang tidak sehat,” ujar Uha.
Ia menegaskan bahwa pengolahan seharusnya dilakukan secara profesional dan rahasia, hanya dengan pihak yang berkepentingan yang memiliki akses informasi.
Lebih lanjut, Uha menilai bahwa pengobatan kali ini tidak mencerminkan objektivitas dan profesionalisme. “Sebagai mantan Sekda dan pernah menjabat Ketua Baperjakat selama enam tahun, seharusnya Pak Dian memahami bagaimana manajemen ASN yang benar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya—mutasi ini sarat dengan kepentingan politik dan dominan sebagai ajang bola budi,” kritiknya.
Ia menyebut bahwa penempatan sejumlah pejabat tidak mencerminkan prestasi kerja, tetapi lebih pada kedekatan pribadi dan loyalitas politik.
Kebocoran informasi mutasi dapat memicu efek domino berupa gangguan psikologis pada pegawai yang merasa dirugikan, menurunnya kinerja, dan melemahnya kepercayaan antar ASN. “Stres dan kecemasan menjalar di antara mereka yang merasa ‘digeser’ tanpa alasan yang jelas,” kata Uha.
Selain itu, mutasi yang dilakukan tanpa pertimbangan matang juga dapat merusak struktur kerja yang telah terbentuk, menghambat laju program, dan memicu disharmoni internal.
Uha menyayangkan bahwa di awal masa jabatan Pejabat Bupati, justru Dian Rachmat Yanuar melakukan mutasi besar-besaran tanpa transparansi dan akuntabilitas. “Momentum perbaikan birokrasi ini justru dipakai sebagai sarana konsolidasi kekuasaan. Bukannya membenahi, malah memperparah kondisi birokrasi,” tutupnya. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
