Palembang, rajawalinews.online – Skandal dugaan penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi kembali mencuat! PT. Pupuk Sriwijaya Palembang (PSP) mengalami kehilangan pupuk urea curah subsidi senilai Rp.787.683.608,03 dalam proses pengiriman menggunakan metode Ship to Ship (STS). Proyek pengangkutan yang dipercayakan kepada PT. Berkah Samudera Line (BSL) pada tahun 2021 ini, yang seharusnya menjamin kelancaran distribusi pupuk ke Banyuwangi, justru menyisakan tanda tanya besar. Fakta di lapangan menunjukkan adanya selisih mencurigakan dalam jumlah pupuk yang dikirim dan diterima di gudang tujuan.
Proses pengiriman menggunakan empat kapal feeder dari pelabuhan PT.PSP ke muara Sungai Musi untuk dipindahkan ke mother vessel MV Isa Express. Berdasarkan Draught Survey (DS) di pelabuhan PSP, jumlah pupuk yang dikirim adalah 38.640,456 ton. Namun, saat diterima di muara Sungai Musi, DS dan Bill of Lading (B/L) MV Isa Express hanya mencatat 38.321,777 ton. Artinya, terdapat selisih 318,679 ton pupuk yang tidak jelas keberadaannya sejak tahap awal pengiriman!
Penyusutan jumlah pupuk terus berlanjut. Setibanya di Banyuwangi, pupuk yang diterima PT
Bromo Transindo (PT BT) sebagai pengelola UPP Meneng tercatat sebanyak 38.320,292 ton, mengalami kehilangan tambahan sebesar 1,479 ton dalam perjalanan. Meskipun selisih ini masih dalam batas toleransi susut pengangkutan kapal sebesar 0,3%, fakta lain yang mencurigakan adalah jumlah pupuk yang akhirnya dikantongi dalam Berita Acara Pengantongan (BAR Pengantongan), yang hanya mencapai 38.245 ton.
Untuk mengantisipasi risiko kehilangan, PT.PSP telah mengasuransikan kargo pupuknya ke PT.
Asuransi Jasindo (AJ) dengan nilai pertanggungan mencapai Rp
204,9 miliar. Namun, apakah asuransi ini benar-benar difungsikan untuk melindungi aset negara, atau justru menjadi celah bagi pejabat tertentu untuk menutupi dugaan penggelapan pupuk subsidi? Jika kehilangan pupuk bukan kesalahan PT.PSP, klaim asuransi seharusnya diajukan. Namun, apakah dana pengganti ini benar-benar kembali ke kas negara, atau justru mengalir ke kantong mafia pupuk?
Dengan nilai pupuk yang hilang mencapai ratusan juta rupiah, publik patut mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah PT.
PSP lalai dalam pengawasan, atau ada pejabat yang justru terlibat dalam skema penggelapan ini?
Kasus ini harus diusut tuntas. Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam! Jika ada pejabat yang terbukti terlibat dalam dugaan penggelapan pupuk subsidi, mereka harus ditangkap dan diproses hukum tanpa pandang bulu. Pupuk subsidi adalah hak petani, bukan untuk dipermainkan oleh mafia dan pejabat rakus. (Redaksi)
