Kalimantan Barat Sukadana-KKU ‘’ Rajawalinews.online ‘’
Proses proyek pekerjaan jaringan irigasi dan pintu kelip di wilayah Dusun Kepuyu Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara (KKU)Sukadana wilayah hukum Kalimantan Barat (Kalbar). Direncanakan dan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) KKU yang dikelola bidang Sumber Daya Air (SDA) yaitu proyek pengelolaan irigasi dan pintu kelip.
Pasalnya, proyek tersebut terkesan tidak transparan, disinyalir proyek Mark-Up dan proyek ladang Korupsi, indikasi kuat adanya korupsi antara DPU bersama rekanan kontraktor dalam intuisi niat jalan korupsi berjama’ah
Proyek Irigasi dan pintu kelip di Tanjung Satai Sukadana-KKU yang di kelola serta di promotori Dinas Pekerjaan Umum Sukadana-KKU dengan ciri khas perbuatan melawan Hukum bersifat Korupsi sudah menjadi seperti santapan lodeh buat sang Dinas Pekerjaan Umum di Sukadana-KKU dalam pelaksanaan maupun serah terima proyek abal-abal tersebut.
Proyek dikerjakan tidak mencantumkan papan plang pengumuman Informasi serta disinyalir indikator proyek milik DPU Sukadana-KKU dikerjakan rekanan kontraktor pelaksana CV.SAIFULLAH. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Heri Syafuan,ST. sebagai pemilik proyek yang terkesan proyek Siluman dan kuat dugaan adanya proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I.R Kepuyu dengan bersumber DAK. KKU Tahun 2021 berpotensi Korupsi. Disinyalir indikasi proyek Korupsi merugikan keuangan Negara dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat setempat sebagai acuan pengadaan proyek Korupsi di bidang SDA DPU KKU.
Berdasarkan temuan langsung Investigasi Wartawan Media Rajawalinews (RN) Group dilapangan, RAK (Rencana Anggaran Kerja) terindikasi banyaknya hal-hal yang disembunyikan dan ditutupi. Pengerjaan proyek terkesan asal-asalan tanpa perencanaan yang matang. Adapun proyek tersebut tidak tepat guna serta bersifat proyek mubajir dan asal-asalan, semata-mata bentuk proyek kebijakan Korupsi bersama kekuasaan yang menyimpang di bidang SDA DPU Sukadana-KKU.
Proyek jaringan irigasi dan pintu kelip di beberapa titik tentunya menghabiskan anggaran yang besar. Sejatinya proses pemenangan proyek dilakukan pemeriksaan maupun diaudit secara teliti proyek krusial Korupsi bersama kekuasaan menyimpang di tubuh DPU Sukadana bersama rekanan Mark-Up anggaran sebagai jalur pintu masuk mereka untuk korupsi berjama’ah.
Disinyalir indikator korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam jabatan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kabid SDA dalam proyek jaringan irigasi dan pintu kelip di Desa Tanjung Satai Sukadana-KKU. Pada pengelolaan proyek merupakan wewenang dari Kadis PU sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan PPK pemilik proyek.
Awak RN mengkonfirmasi Plt. Kadis PU Budi Utomo, dikatakanya,” Di dalam pelaksanaan proyek tentu adanya perencanaan dan pengawasan yang dilakukan pihak ke tiga yaitu PPK,”ujarnya Plt. Kadis PU KKU, Budi Utomo. ‘’Sampai kegiatan itu pencairan tentu ada tahap-tahapan, saya berpikir positif kegiatan proyek yang sudah selesai tentunya sudah melalui tahap-tahap tersebut. Saya kira seperti itu, kalau ada temuan – temuan tentunya sudah di periksa,” tandasnya Plt. Kadis PU Budi Utomo.
Keberanian Korupsi lewat kebijakan menyimpang dalam wewenang bekerjasama rekanan kontraktor adalah bentuk Korupsi bersama Proyek Mark-Up dan ladang Korupsi terintigrasi, indikasi adanya potensi dukungan dari oknum penegak hukum yang selalu diucapkan PA, PPK dan Pelaksana proyek. “kami berpedoman dari pemeriksaan Inspektorat dan lainnya” itu yang selalu disampaikan para indikator pelaku Korupsi berkedok proyek dan mengatasnamakan oknum hukum yang selalu menutupi kebobrokan di dalam internal Dinas terkait bersama Korupsi proyek irigasi dan pintu kelip di Desa Tanjung Satai Sukadana-KKU yang selalu aman dan damai dalam wewenang pekerjaan proyek Korupsi. *## (Tim Rajawali)
