Kalimantan Barat Ketapang ‘’Rajawalinews.online ‘’
Seperti apa tindak lanjut terhadap pekerjaan proyek Drainase di jalan Agus Salim yang sempat menjadi trending topik beberapa waktu yang lalu. Proyek milik Aparat oknum Pemerintah Daerah yang nakal dan jahil laksana Dajjal untuk semata mengatasnamakan kepentingan dirinya pribadi dalam Korupsi proyek Pemerintah dengan kekuasaannya yang timpang dan bencot menjalimi masyarakat kecil dan miskin.
Proyek mark-up dan proyek dramatis berpotensi Ladang korupsi berjema’ah menjadi sorotan tajam bersama kuasanya menghantam uang hak dari Negara untuk pembangunan daerah yang bersumber dari keuangan Negara berasal dari pendapatan pajak masyarakat yang kemudian direalisasikan bersama kebijakan Pemerintah yang sarat menyimpang.
Proyek ajang potensi Korupsi, maling atau garong aliran sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA.2021 dilaksanakan hingga awal tahun 2022 dalam kegiatan proyek tender abal-abal dan asal kerja, proyek Drainase milik Pemerintah Daerah di kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) di Jl. Agus Salim Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Tim Rajawalinews (RN) Group investigasi kelapangan beberapa pekan yang lalu dan menemukan indikasi permainan Cek kelecek di Sistem pengadaan secara elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang pada dasarnya hanya memutus hubungan langsung antara pejabat pengadaan dan pihak ketiga. Padahal, tipologi Korupsi Berkolaborasi di sektor pengadaan disinyalir jauh lebih kompleks.
Dan apabila dirunut secara garis besar, ada lima tahap pengadaan yang rawan terjadi korupsi bersama otak waras atau otak kotor atau otak pemain proyek tingkat korupsi berjema’ah kelas bubur pedas atau teh celup yaitu perencanaan anggaran, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, serah terima pekerjaan dan pembayaran, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Proyek Caruut Marut di bilang baik dari titik 0% – 100%, yang menentukannya adalah orang-orang itu juga sehingga terjadi Jeruk makan Jeruk dalam proyek karut marut sehingga dilaporkan bagus 100%.
Proyek pembangunan Drainase sebesar ± Rp.1,1 milyar di Jl.Agus Salim Pelaksana CV.MUSLINDO RAYA dengan no Kontrak: 438/PPK2-APBD/DPUTR-C/2021, terindikasi disinyalir dalam pengadaan satuan barang/jasa telah terjadi penggelembungan harga (Mark-up) atas harga satuan yang menguat ketika dalam perjalanan terjadi proses penambahan limit waktu tak jelas dan anggaran yang tak wajar. Terindikasi inilah bentuk proyek maling atau proyek garong aliran APBD.TA.2021 lanjut dikerjakan tahun 2022, yang di promotori Dinas PUTR Kab.Ketapang Kalbar. Proyek gagal mutu serta dipaksakan dan proyek exsen korupsi berjema’ah jaringan terorganisir korupsi proyek Drainase secara masif.
Proyek strategis milik Pemerintah Kab.Ketapang sebagai ladang Korupsi. Pasalnya, tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan sehingga adanya potensi kejahatan korupsi yang menempatkan orang-orang berintelektual dalam “penyalahgunaan wewenang” sebagai sebagian sarana jalan korupsi bentuk proyek bancakan dan abal-abal seperti proyek Drainase. Nampak dan fakta proyek Pemerintah yang gagal permanen terkesan proyek maling anggaran APBD-DAK TA.2021.
Integral haluan dramatis kebijakan oknum Pemerintah Kab.Ketapang sebagai pemilik kuasa serta kebijakan yang sarat menyimpang dalam mengalokasikan anggaran serta penunjukan dalam pelaksanaan segala paket proyek PL dan Tender terkesan tak jelas dan dipaksakan, yang mana banyak proyek gagal namun konon katanya opini audit ‘’WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)’’ dari BPK terkait pengelola anggaran di Pemerintah Ketapang Kalbar selalu mendapatkan WTP berturut-turut.
Seperti apa dikatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan kita tau tahun 2021 penuh dengan proyek gagal, dimana-mana pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan pekerjaan menggunakan dana CSR saja bisa diakui sebagai pekerjaan Pemerintah dan dicairkan dananya. Pantas dan sepatutnya kita curigai kinerja para oknum PNS dan Dinas terkait yang tidak jeli atau memang terindikasi ada kerjasama antara oknum pemerintahan bersama kontraktor untuk mengarong uang Negara di saat ada kesempatan untuk dipergunakan sebaik mungkin mengisi dompet masing-masing dengan hasil Korupsi uang Negara.
Seyokyanya APH, KPK dan Tim Khusus Tipidkor Mabes Polri untuk masuk ke titik-titik yang sudah terbuka dalam Korupsi di sektor aliran keuangan APBD-APBN di Pemerintahan Kab.Ketapang dalam gerakan intelijen mengintip serta menangkap aktor pelaku korupsi secara langsung bersama kebijakan yang menyimpang, 100-an milyar Daerah dan Negara dirugikan dalam proyek tak jelas serta proyek gagal di Ketapang Kalbar.
Saat RN konfirmasi bersama pelaksana proyek Drainase, dikatakannya,” ini proyek pak Irwan orang PU. Saya hanya sebagai kepala rombongan pekerja di proyek ini, proyek Drainase ini panjangnya 100 M lebih, yang punya proyek ini pak Irwan orang dari Dinas Pekerjaan Umum (PU),”ujar Tedy. Proyek ini 2 atau 3 hari lagi akan selesai, yang bekerja ada 5-6 orang dan untuk kantor di lapangan kita tidak ada.”pungkasnya kepala rombong proyek Drainase Tedy dilapangan.
Tim RN lanjut konfirmasi kepada Kepala Dinas PUTR Ir.Sukirno kala itu lewat via Hp. Di bel tak di angkat di Chat Wa tak di balas, hingga sampai saat ini tim RN masih menghimpun data untuk tindak lanjut laporan informasi ke pihak terkait yang berwenang menangani seputaran Indikator Korupsi bentuk proyek bersama keuangan Negara dan asset Negara.*##(Yan)
