BANDUNG Rajawali News— Perkara dugaan suap yang menyeret Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, memasuki babak putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana terhadap keduanya setelah dalam amar putusan dinyatakan terbukti menerima suap dari pihak swasta terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/9/2026), oleh majelis hakim yang dipimpin Novian Saputra.
Ade Kuswara Kunang dijatuhi pidana penjara selama enam tahun. Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Ade membayar uang pengganti sebesar Rp11,4 miliar.
Sementara itu, HM Kunang alias Abah Kunang dijatuhi pidana penjara selama empat tahun serta denda Rp300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
Rp12,4 Miliar dan Persoalan Proyek Pemkab Bekasi
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan Ade dan Abah Kunang terbukti menerima suap dengan total Rp12,4 miliar dari pihak swasta untuk memuluskan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Angka tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perkara ini. Sebab, perkara tidak semata berbicara mengenai penerimaan uang, tetapi juga menyangkut dugaan intervensi kepentingan tertentu terhadap proses proyek pemerintahan.
Dengan putusan tersebut, pertanyaan mengenai bagaimana uang tersebut mengalir, siapa pihak swasta yang memberikan, proyek apa saja yang menjadi kepentingan, serta sejauh mana mekanisme pengadaan dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemkab Bekasi terpengaruh, menjadi bagian penting yang patut mendapat perhatian publik.
Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap harus ditempatkan berdasarkan fakta persidangan dan dokumen hukum yang tersedia, bukan spekulasi.
Hak Politik Dicabut 10 Tahun
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik keduanya selama 10 tahun setelah menjalani pidana pokok.
Sanksi tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada hukuman penjara dan kewajiban pembayaran uang pengganti. Putusan juga memberikan konsekuensi terhadap hak politik terpidana dalam jangka waktu yang ditentukan majelis hakim.
Bagi publik Bekasi, perkara tersebut menjadi catatan serius karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan proyek yang menggunakan kewenangan pemerintahan daerah.
Uang Pengganti Jadi Titik Krusial
Kewajiban Ade membayar uang pengganti Rp11,4 miliar juga menjadi bagian penting dari putusan. Pengembalian uang tersebut berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian atau manfaat ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana sebagaimana diputuskan pengadilan.
Besarnya nilai uang pengganti memperlihatkan bahwa perkara ini memiliki dimensi finansial yang signifikan.
Karena itu, publik tentu berkepentingan mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan, termasuk bagaimana kewajiban uang pengganti tersebut nantinya dipenuhi dan bagaimana proses hukum terhadap aset-aset yang berkaitan dengan perkara berjalan sesuai ketentuan.
Vonis Bukan Akhir dari Pengawasan Publik
Putusan Pengadilan Negeri Bandung menjadi pijakan penting dalam perkara ini. Namun dari perspektif pengawasan publik, vonis semestinya tidak hanya berhenti pada siapa yang dihukum.
Aspek yang tidak kalah penting adalah memastikan rantai proses proyek, pihak pemberi suap, penerima manfaat, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain ditangani sesuai bukti dan kewenangan aparat penegak hukum.
Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan proyek pemerintah daerah. Setiap rupiah yang berhubungan dengan anggaran dan proses pengadaan pada akhirnya menyangkut kepentingan masyarakat.
Prinsip kehati-hatian tetap diperlukan: pihak-pihak lain yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak boleh dianggap terlibat hanya berdasarkan dugaan atau keterkaitan nama dalam perkara.
Dengan demikian, putusan ini bukan sekadar cerita tentang Ade enam tahun penjara dan Abah Kunang empat tahun, tetapi menjadi momentum untuk menguji seberapa kuat sistem pengawasan proyek pemerintah daerah dalam mencegah praktik suap dan memastikan setiap proyek benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat.
(red)
