Malang- Jawa Timur, Rajawali News. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa pada Kelurahan Sukun dan Belanja Modal pada Tiga Perangkat Daerah Sebesar Rp. 406.207.133
Pemkot Malang pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.062.971.269.613 dan terealisasi sebesar Rp.951.131.825.659 atau 89,48% dari anggaran. Lebih lanjut, Pemkot Malang juga menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 426.768.035.679 dan terealisasi per 31 Desember 2022
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Barang dan Jasa pada Kelurahan Sukun dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DLH, dan Dinas PUPRPKP bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), PPTK, Konsultan Pengawas, Pelaksana dan Inspektorat menunjukkan adanya kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian sepesifikasi hasil Pekerjaan dengan kontrak pada enam paket pekerjaan sebesar Rp. 410.629.834 sebagai berikut:
1.Kel. Sukun, Belanja Barjas Pavingisasi Jl. S. Supriadi Gang 9 RT 12 RW 04, penyedia Pokmas BS, kelebihan pembayaran Rp. 4.422.701
2. Dishub, Belanja Modal Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Adaptif, penyedia CV DM, kelebihan pembayaran Rp. 67.459.996
3. DLH, Belanja Modal Pembangunan Taman pada Jembatan Kedungkandang, penyedia CV R, kelebihan pembayaran Rp. 1.341.630
4. DLH, Belanja Modal Penataan RTH Balearjosari, penyedia CV ZK, kelebihan pembayaran Rp. 380.100
5. DPUPRPKP, Belanja Modal Belanja Konstruksi Pembangunan Gedung Malang Creative Center (MCC), penyedia PT TMT, kelebihan pembayaran Rp. 313.457.781
6. DPUPRPKP Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jalan Jupri, CV SGM, kelebihan pembayaran Rp. 23.567.624
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan pada empat Perangkat Daerah sebesar Rp. 410.629.834
Ali Sopyan . Divisi Pengawasan Keuwangan dan Aset Negara Republik Indonesia. Dan penindakan WRC ( Watch Relation of Corruption ) DPP. Mendesak pihak jajaran Aparat Penegak Hukum Jawa Timur mengungkap dan menangkap Gerombolan koruptor berjemaah yang menggorok Rp. 410.629.834
Wakil Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO)Â Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) menyoroti adanya dugaan kasus korupsi di Lingkungan DLH, dan Dinas PUPRPKP bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), PPTK, Konsultan Pengawas Kota Malang yang semakin mencuat dan terkesan dibiarkan seolah kebal hukum.
“Kondisi tersebut disebabkan PPKom dan PPTK pekerjaan terkait kurang optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota malang yang menjadi tanggung-jawabnya..
(Red)
