BOGOR – Penanganan dugaan pengangkutan ilegal 8.000 liter Bio Solar di wilayah hukum Polsek Gunung Putri, Kabupaten Bogor, memantik sorotan luas. Satu unit mobil tangki biru bernopol B 9217 SYQ yang sebelumnya diamankan aparat kepolisian dilaporkan tidak sampai ke Mapolres Bogor setelah terjadi pencegatan oleh sejumlah pria berpakaian loreng di kawasan Jalan Alternatif Cibubur, Minggu (22/2/2026).
Insiden terjadi saat kendaraan tersebut dalam pengawalan menuju Mapolres Bogor melalui akses tol. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, mobil tangki yang diduga mengangkut sekitar 8.000 liter Bio Solar itu tiba-tiba dihentikan oleh beberapa pria berseragam loreng. Situasi sempat memanas karena terjadi adu argumen antara pihak kepolisian dan pria berseragam tersebut.
“Terjadi perdebatan cukup lama. Kami tidak tahu dari kesatuan mana karena tidak ada penyampaian identitas secara terbuka di lokasi,” ujar seorang saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut memilih menjauh karena suasana dinilai tegang dan tidak kondusif. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait status kendaraan maupun muatan BBM yang sebelumnya disebut-sebut diduga tidak dilengkapi dokumen pengangkutan yang sah.
Jika dugaan pelanggaran tersebut benar, maka peristiwa ini berpotensi berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya terkait pengangkutan dan/atau niaga BBM tanpa izin resmi.
Menyikapi peristiwa ini, awak media telah melakukan konfirmasi kepada Kasi Propam Polres Bogor, AKP Ketut Laswajaya. Ia merespons cepat dan mengarahkan agar laporan resmi disampaikan melalui barcode pengaduan cepat Propam Polri guna memastikan proses penanganan berjalan sesuai mekanisme pengawasan internal.
Respons tersebut dinilai sebagai langkah awal yang positif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi institusi. Namun demikian, publik tetap menantikan klarifikasi resmi dari jajaran Polsek Gunung Putri maupun Polres Bogor terkait kronologi lengkap dan status penanganan perkara tersebut.
Publik Pertanyakan Profesionalisme Penindakan
Di tengah belum adanya keterangan resmi, sejumlah elemen masyarakat menilai peristiwa ini mencerminkan lemahnya penindakan hukum di wilayah Polsek Gunung Putri.
Muncul pertanyaan di ruang publik:
– Mengapa kendaraan yang telah diamankan bisa tidak sampai ke tujuan?
– Apakah terjadi miskomunikasi antar-institusi?
– Apakah ada intervensi dalam proses penegakan hukum?
– Benarkah pihak yang melakukan pencegatan merupakan oknum dari institusi tertentu?
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolsek Gunung Putri belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang telah disampaikan redaksi.
Pernyataan Relawan Pembela Prabowo
Relawan Pembela Prabowo, Ali Sofyan, turut angkat bicara terkait insiden tersebut. Ia meminta agar seluruh aparat penegak hukum tetap solid dan menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang profesional dan transparan. Jika memang ada dugaan pelanggaran dalam pengangkutan BBM bersubsidi, maka harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada kesan tebang pilih atau tarik-menarik kewenangan di lapangan,” ujar Ali Sofyan.
Ia juga menegaskan bahwa soliditas antar-institusi TNI-Polri merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Kalau memang ada miskomunikasi, segera klarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi persepsi negatif di masyarakat. Institusi negara harus berdiri di atas kepentingan hukum dan rakyat,” tambahnya.
Redaksi menegaskan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab kepada:
– Kapolsek Gunung Putri
– Polres Bogor
– Institusi TNI
– Manajemen perusahaan terkait
Perkembangan lanjutan kasus ini akan terus dipantau guna memastikan informasi yang beredar tetap terverifikasi dan berimbang.
(Hesty)
