Jumat, Juni 12, 2026
spot_img

“Skandal Rp135 Miliar di Jabar: Dana Khusus Diduga ‘Dikuras’ untuk Kegiatan Lain, BPK Murka—Gubernur Perintahkan Bersih-Bersih BPKAD!

Bandung — Sebuah skandal keuangan besar kembali mengguncang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan fakta mengejutkan: dana yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp135.189.469.670,00 diduga dicabut dari jalur semestinya dan dipakai untuk kegiatan lain. Angka fantastis ini bukan sekadar kesalahan teknis—namun menunjukkan potret kelam tata kelola kas daerah.

Temuan BPK ini ibarat tamparan keras terhadap manajemen keuangan Pemprov Jawa Barat. Dana bagi hasil pajak yang seharusnya sampai kepada pihak yang berhak, justru ‘tersedot’ ke pos lain tanpa dasar yang diperbolehkan. BPK menilai praktik ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi menghancurkan prinsip akuntabilitas publik serta merugikan masyarakat yang haknya terabaikan.

Melihat bobroknya pengelolaan kas tersebut, BPK mengeluarkan rekomendasi paling keras. Gubernur Jawa Barat pun langsung menginstruksikan pembersihan internal di BPKAD, dengan perintah tegas kepada:

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Dalam Artikel
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

Kepala BPKAD (Bendahara Umum Daerah):

Mengoptimalkan penuh pengelolaan Kas Daerah dan menghentikan praktik “main pindah dana” tanpa aturan.

Menyusun SOP pengelolaan kas yang lebih ketat agar penyimpangan tidak bisa lagi terjadi.

Segera memulihkan seluruh dana Rp135 miliar lebih yang digeser ke kegiatan lain.

Menjamin penggunaan kas ke depan benar-benar patuh pada peruntukan.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD (Kuasa BUD):

Diperintahkan memproses pencairan dana secara patuh dan tanpa toleransi terhadap penggunaan dana khusus untuk kepentingan di luar jalur.

Skandal ini membuka borok besar dalam tubuh birokrasi keuangan Jawa Barat. Publik kini menuntut transparansi total dan investigasi menyeluruh, termasuk kemungkinan penelusuran aliran dana yang “menyimpang”.

Rp135 miliar bukan angka kecil—dan penyimpangannya bukan kesalahan yang bisa dianggap enteng.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan internal Pemprov Jabar sedang berada di titik paling rendah, dan pembersihan besar-besaran menjadi harga mati jika pemerintah ingin memulihkan kepercayaan publik.

(red)

⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Iklan Setelah Konten
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan 1
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang
- Advertisment -
⚡ Ruang Iklan TersediaPosisi: Sidebar Kanan
Klik untuk pasang iklan.
Pasang Sekarang

Most Popular

Iklan Sponsor
error: Content is protected !!