Bandung Barat – Dugaan manipulasi dan kesalahan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali menyeruak di tubuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023, ditemukan adanya kesalahan penganggaran belanja DAK Non Fisik BOS sebesar Rp34.378.250.000,00.
Lebih jauh, realisasi pendapatan DAK Non Fisik BOS yang tercatat sebesar Rp34.337.274.873,00 serta belanja hibah dengan jumlah yang sama, nyatanya tidak disajikan dalam laporan realisasi anggaran resmi.
Laporan LRA TA 2023 sendiri mencatat anggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,02 triliun dengan realisasi Rp1,97 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi BOS untuk satuan pendidikan dasar (SD/SMP) mencapai Rp223.906.040.000,00, dengan realisasi hanya sebesar Rp189.518.723.309,00.
Namun, hasil pemeriksaan mendetail menguak fakta mengejutkan. Anggaran BOS Reguler dan Kinerja yang seharusnya diperuntukkan bagi sekolah swasta senilai Rp34,37 miliar, justru dianggarkan menyatu dengan belanja BOS untuk sekolah negeri. Seluruhnya dimasukkan dalam pos Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, tanpa pemisahan yang jelas.
Kondisi ini bukan hanya menyalahi aturan penganggaran, melainkan juga berpotensi menutupi transparansi pengelolaan dana pendidikan. Padahal, dana BOS sejatinya diperuntukkan mendukung proses pembelajaran yang adil, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan dalam tata kelola keuangan daerah dan berpotensi membuka ruang praktik penyimpangan. Publik kini menunggu langkah tegas aparat pengawas maupun aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kesalahan penganggaran miliaran rupiah ini hingga tuntas.
( Ali Sopyan pimpinan Media Rajawali news Grup. hubungi fia. Ponsel nya.0877.7867.6490 )
