Bekasi – Dugaan penyimpangan kembali mencuat dalam pengelolaan retribusi daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit, ditemukan adanya selisih sebesar Rp153.665.000,00 pada pendapatan retribusi pelayanan persampahan yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Dari total anggaran Retribusi Daerah sebesar Rp156,63 miliar, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp55,68 miliar atau 35,55%. Khusus untuk Retribusi Pelayanan Persampahan pada DLH, realisasi tercatat Rp600.039.000, bahkan sedikit melebihi dari target anggaran sebesar Rp600.003.000.
Namun, hasil konfirmasi dan uji petik kepada sejumlah Wajib Retribusi (WR) mengungkap adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran yang diterima Juru Pungut DLH dan yang tercatat disetorkan ke kas daerah. Selisih tersebut mencapai lebih dari Rp153 juta.
Sistem pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas Juru Pungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Namun lemahnya pengawasan dan kontrol internal diduga menjadi celah hilangnya potensi pendapatan daerah tersebut.
Pengelolaan pelayanan persampahan seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel karena menyangkut hak publik atas kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan kebocoran PAD yang patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DLH terkait temuan tersebut. Masyarakat dan lembaga pengawas publik mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan penegakan hukum atas dugaan penyimpangan ini demi menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
(Ali.S )
