BEKASI – Organisasi masyarakat Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) menyoroti keras lambannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan tersangka pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Bekasi. Hingga kini, publik menilai penanganan perkara terkesan stagnan dan belum menyentuh aktor-aktor kunci yang diduga kuat terlibat.
Ketua Umum RAMBO, Haetami, menegaskan bahwa OTT seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi secara menyeluruh, bukan justru berhenti pada pihak-pihak tertentu saja. Ia mencurigai adanya potensi keterlibatan kepala dinas serta kontraktor yang hingga saat ini belum diumumkan secara terbuka status hukumnya.
“Keadilan tidak boleh berhenti pada segelintir orang. KPK harus membuka semua pihak yang terlibat agar publik mendapatkan kepastian hukum,” tegas Haetami dalam keterangannya.
Menurut RAMBO, lambannya penetapan tersangka justru memunculkan spekulasi di tengah masyarakat dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor proyek dan pengadaan barang dan jasa.
RAMBO mendesak KPK untuk segera mengembangkan penyidikan secara transparan dan profesional, termasuk menelusuri aliran dana, komunikasi, serta relasi antara pejabat dinas dan pihak kontraktor yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi berjamaah.
“OTT bukan sekadar penangkapan, tapi alat untuk membongkar kejahatan terstruktur. Jika ada kepala dinas atau kontraktor yang terlibat, jangan ada yang dilindungi,” lanjut Haetami.
RAMBO menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak segan menyuarakan kritik terbuka apabila penegakan hukum terkesan tebang pilih. Mereka juga meminta KPK menjadikan kasus Bekasi sebagai bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi dilakukan tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.
(red)
