Prabumulih 12 April 2025 Rajawali News group. Com corruption wacth
Tipikor kejaksaan tinggi diminta segera bertindak Pasalnya Keuangan Pemkot Prabumulih kehilangan dengan jumlah
Kekurangan Volume atas 24 Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Prabumulih sebesar Rp1.307.418.302,72 Pada Tahun Anggaran 2022
BPK Sumsel menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan Berdasarkan hasil pengujian fisik dan dokumen pembayaran atas 24 paket
pekerjaan sebesar Rp9.416,839.000,00 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume
pekerjaan untuk item pekerjaan Perkerasan Jalan Beton (Jalan Lingkungan)/Beton Mutu
Rendah fc’15 MPa (K-175) dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebesar
Rp1.292.235.302,72. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran.
pada Pengadaan Material dan Pemasangan Penggantian PJU sebesar Rp15.183.000,00.
Rincian pada Tabel 1.32.
Tabel 1.32 Daftar Kekurangan Volume Item Pekerjaan
pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
No.
Item Pekerjaan
Kekurangan Volume (Rp)
1.
Perkerasan Jalan Beton (Jalan Lingkungan)/
Beton Mutu Rendah fc’15 MPa (K-175)
987.699.231,25
2. Lapis Pondasi Agregat Kelas B 304.536.071,47
3. Pemasangan kabel NYM 3×2,5 sqmm 15.183.000,00
Jumlah 1.307.418.302,72
Rincian perhitungan paket pekerjaan pada Lampiran 11.
Perhitungan kekurangan volume tersebut telah dibahas bersama-sama dengan PPK
dan Pelaksana Pekerjaan, serta dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Perhitungan
Hasil Pengujian yang diantaranya menyatakan bahwa semua pihak telah sepakat dengan
hasil perhitungan dan bersedia mengembalikan ke Kas Daerah.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pada:
1) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan
perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat
penyerahan;
2) Pasal 27 ayat (6) huruf b menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk
setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan
ketentuan antara lain pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas
realisasi volume pekerjaan;
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pasal 4
Lampiran 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyatakan bahwa:
1) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh
melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak;
2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk
bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
c. Klausul masing-masing kontrak pekerjaan yang mengatur kewajiban penyedia dan
volume pekerjaan.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 61 paket pekerjaan sebesar
Rp4.625.395.108,41 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp3.317.976.805,69 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesarRp1.307.418.302,72.
Hal tersebut terjadi karena:
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman selaku Pengguna Anggaran kurang melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya; dan
b. PPK dan Pengawas Lapangan masing-masing pekerjaan kurang cermat dalam
mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang terpasang sesuai kontrak
Atas permasalahan tersebut Wali Kota Prabumulih menyatakan sependapat dan akan
menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
Red
