Kalimantan Barat Ketapang “Rajawalinews.online”
Diduga Dana Desa (DD) menjadi suatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua pejabat Pemerintahan Desa untuk melakukan tindakan maling uang rakyat (korupsi). Pasalnya, Dana tersebut sangat rancu bilamana dalam pengelolaannya tidak transparan kepada masyarakat dan akan berpotensi jadi lahan basah maling uang rakyat (korupsi) bagi Oknum Aparat Pemerintahan Desa yang tidak jujur.
Pengelolaan keuangan Desa harus transparan, akuntanbel, partisipatif dan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku demi mencegah terjadi maling uang rakyat (korupsi) dan kerugian keuangan Negara. Seperti contoh di Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam hal pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2021 kurang transparan kepada masyarakat dalam pengelolahan dana tersebut.
Hal tersebut dapat di lihat dari baleho realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tidak terpasang di Kantor Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai dari awal tahun 2021 hingga sampai akhir tahun 2021. Berdasarkan informasi dari beberapa warga yang didapatkan MS terkait pengelolaan DD yang tidak transparan kepada masyarakat dalam peningkatan Insfatruktur maupun Pemberdayaan Masyarakat. Di duga Dana Desa tersebut demi untuk kepentingan oknum aparat Pemerintahan Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai, karena baleho realisasi anggaran tahun 2021 baru terpasang ketika dipertanyakan.
Dalam hal ini Pemerintah Pusat menggelontorkan dana ratusan juta bahkan sampai milyaran ke Desa-Desa dengan tujuan untuk mensejahtera masyarakat bukan demi kepentingan pribadi, maka sudah sepatutnya masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) agar digunakan secara transparan demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan oknum aparat Pemerintahan Desa Alam Pakuan.
Dijelaskan MS pada Rajawalinews (RN) Group, bahwa pada saat MS mendatangi Kantornya pada hari senin(27/12/2021) sekitar pukul 10.30 Wib untuk konfirmasi bersama Sadik selaku Pj. Alam Pakuan namun pak Sadik tidak ada di tempat. Dihubungi dengan no Hp (0821480770xx) juga tidak ada balasan. Lanjut dikatakannya,”Sedangkan masyarakat bh bertanya-tanya terkait Dana Desa (DD) tahun 2021. Di duga ada penyimpangan dalam pengolahan dana tersebut.
Lebih celakanya lagi pada hari selasa tangal 4 Januari 2022, kami mendapatkan laporan dari salah satu tokoh masyarakat Desa Alam Pakuan, bahwa adanya pembangunan jalan rabat beton sepanjang 150 meter dengan Lebar 3 meter di Jekak Kecik Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai. Yang lebih ironisnya lagi pembangunan jalan tersebut mengunakan DD tahun 2021/ bukan DD tahun 2022 dan pembangunan badan jalan di Desa Alam Pakuan tersebut hingga sampai saat ini masih TERBENGKALAI tidak kunjung selesai. Yang lebih parahnya lagi, ada beberapa warga Desa Alam Pakuan mengeluhkan dana BLT tahun 2021. Warga mengatakan pembagian dana tersebut ada yang mendapatkan Rp. 1.200.000 dan ada yang mendapatkan Rp. 600.000. Warga sangat kecewa dengan perangkat Desa Alam Pakuan karena tidak transparan dengan Dana Desa bahkan sampai ke alokasi dana BLT semua tertutup.”pungkas MS dengan nada tegas.
Mengingat asas pengelolahan keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara adalah adanya : Perbuatan Melawan Hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara, Undang Undang 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik/KIP, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.*##(Yan)
