Lubuk Linggau, Rajawali News— Ali Sopyan menyoroti tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas
Perhubungan Belum Memadai
Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada LRA TA 2025 (audited) menyajikan realisasi
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp524.304.000,00 atau
34,95% dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan pungutan atas jasa
pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau
sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023. Pengelolaan retribusi
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui kerja sama dengan masyarakat yang
ditugaskan sebagai juru parkir. Pada Tahun 2025, terdapat 107 titik parkir, di mana
setiap titik dijaga oleh satu orang juru parkir dengan bantuan satu hingga dua orang
juru parkir pembantu, tergantung pada luas area parkir. Retribusi yang dipungut dari
pengguna jasa parkir disetorkan kepada juru tagih yang melakukan penarikan setiap
hari. Berdasarkan Perda, tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp2.000,00 untuk
kendaraan roda dua dan Rp3.000,00 untuk kendaraan roda empat.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengelolaan retribusi parkir menunjukkan
permasalahan sebagai berikut.
1) SOP Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum memadai
Hasil analisis atas dokumen SOP Pelayanan Parkir menunjukkan bahwa SOP
yang digunakan belum mengatur secara rinci mekanisme penagihan dan
penyetoran retribusi. SOP belum memuat alur yang jelas mulai dari penerimaan
retribusi dari pengguna jasa hingga penyetoran ke Kas Daerah, termasuk tidak
adanya ketentuan mengenai jangka waktu penyetoran.Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara SOP dengan praktik di lapangan.
Dalam SOP, alur penyetoran dilakukan dari juru parkir kepada juru tagih,
kemudian kepada Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana, dan
selanjutnya kepada Bendahara Penerimaan. Namun dalam praktiknya, setelah
dari Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana, setoran terlebih dahulu
dilaporkan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebelum diserahkan
kepada Bendahara Penerimaan, yang tidak diatur dalam SOP. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan retribusi belum didukung dengan
pedoman yang memadai dan belum dilaksanakan secara konsisten.
2) Penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak berdasarkan
data potensi parkir yang memadai
Penetapan target retribusi parkir Tahun 2025 dilakukan berdasarkan pendekatan
rata-rata setoran harian juru parkir kepada juru tagih sebesar Rp20.000,00 per
titik parkir. Dengan jumlah 107 titik parkir, target tahunan diperkirakan sebesar
Rp770.400.000,00 (Rp20.000,00 x 107 x 360 hari).
Pada bulan November 2025 s.d. Februari 2026, Dinas Perhubungan telah
melakukan survei terhadap 76 titik parkir untuk menghitung potensi riil
berdasarkan kapasitas parkir. Berdasarkan data tersebut, Tim Pemeriksa BPK
melakukan simulasi dengan asumsi setiap titik parkir hanya terisi satu kali per
hari sesuai kapasitasnya (tanpa memperhitungkan perputaran kendaraan).
Dengan pendekatan tersebut, diperoleh potensi pendapatan retribusi parkir
minimal sebesar Rp1.562.400.000,00 per tahun. Perincian pada Lampiran 2.
Sebagai contoh, pada satu titik parkir A dapat menampung enam motor dan
sebelas mobil, maka potensi penerimaan retribusi per hari mencapai
Rp45.000,00. Perhitungan pada tabel berikut.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan target retribusi tidak
didasarkan pada potensi riil, melainkan pada kemampuan setoran juru parkir,
sehingga tidak mencerminkan kapasitas penerimaan yang sebenarnya.
Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Seksi Operasional Sarana dan
Prasarana diketahui bahwa Dinas Perhubungan hanya menyampaikan target
setoran retribusi parkir kepada juru parkir secara lisan tanpa dituangkan dalam
dokumen resmi. Surat penugasan juru parkir juga tidak memuat ketentuan
mengenai target setoran harian, besaran upah yang menjadi hak juru parkir,
maupun sanksi atas ketidakpatuhan terhadap target yang ditetapkan.
Selain itu, tidak terdapat penganggaran belanja jasa untuk pembayaran upah
juru parkir. Dalam praktiknya, juru parkir mengambil upah langsung dari hasil
pungutan retribusi sebelum menyetorkan sisanya kepada juru tagih.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 137
ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh
penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu)
hari;
b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Pasal 66:
1) Ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum
daerah secara bruto; dan
2) Ayat (5) yang menyatakan bahwa pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
c. Perda Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada:
1) Pasal 67:
a) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Subjek Retribusi Jasa Umum
merupakan orang/pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan Jasa Umum; dan
b) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan
orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa
Umum.
2) Pasal 68 ayat (1), yang menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan
objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a
meliputi pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi
jalan umum; dan pelayanan pasar;
3) Pasal 76:
a) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa
Usaha; dan
b) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis
pelayanan Jasa Usaha.
4) Pasal 77, yang menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau
jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf b meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
d. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 246 ayat (1) yang
menyatakan bahwa setiap perangkat daerah pemungut retribusi dapat melakukan
pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi.Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Kehilangan potensi pendapatan atas:
1) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga atas
pemanfaatan pelataran TOM dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
dari lingkungan perumahan karena tarif retribusi belum diatur dalam Perda;
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan minimal sebesar
Rp617.304.500,00 atas pemungutan yang tidak sesuai dengan tarif dalam Perda;
dan
3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum minimal sebesar
Rp1.038.096.000,00 (Rp1.562.400.000,00 – Rp524.304.000,00).
b. Meningkatnya risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan pendapatan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kepala Dispora belum mengajukan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tempat
Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga atas pemanfaatan pelataran TOM;
b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum:
1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2) Mengajukan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
untuk lingkungan perumahan; dan
3) Menetapkan SOP penagihan dan penyetoran Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan.
c. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH Dinas Lingkungan Hidup belum
optimal dalam:
1) Melakukan pendataan dan pemutakhiran atas objek WR Pelayanan
Persampahan/Kebersihan secara lengkap dan akurat; dan
2) Mengendalikan mekanisme penagihan dan penyetoran Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan oleh juru tagih sesuai ketentuan.
d. Kepala Dinas Perhubungan belum optimal dalam:
1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan dan
penyetoran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
2) Menetapkan kebijakan serta SOP pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum yang memadai.
e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kepala Seksi Operasional Sarana dan
Prasarana Dinas Perhubungan belum optimal dalam menetapkan target berdasarkan
data potensi parkir yang sebenarnya.
Atas permasalahan tersebut, Wali Kota Lubuk Linggau menyatakan sependapat
dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut berdasarkan
rekomendasi BPK.BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Lubuk Linggau agar memerintahkan:
a. Kepala Dispora untuk mengusulkan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tempat
Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga atas pemanfaatan pelataran TOM;
b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk:
1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2) Mengajukan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
untuk lingkungan perumahan;
3) Menetapkan SOP penagihan dan penyetoran Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
4) Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH agar:
a) Melakukan pendataan dan pemutakhiran atas objek WR Pelayanan
Persampahan/Kebersihan secara lengkap dan akurat; dan
b) Mengendalikan mekanisme penagihan dan penyetoran Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh juru tagih sesuai ketentuan.
c. Kepala Dinas Perhubungan untuk:
1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan dan
penyetoran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
2) Menetapkan SOP pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
yang memadai; dan
3) Menginstruksikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kepala Seksi
Operasional Sarana dan Prasarana agar:
a) Menetapkan target berdasarkan data potensi parkir yang sebenarnya; dan
b) Memastikan kesesuaian pelaksanaan penagihan dan penyetoran Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan SOP yang berlaku.
(red)


